PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo menyikapi rencana pemerintah pusat terkait pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.
Pembatasan subsidi ini, yang semula direncanakan mulai berlaku pada 1 September 2024, ditunda hingga Oktober untuk memberikan waktu yang lebih baik dalam persiapan implementasi.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Arie Kartika Sari mengatakan, pembatasan BBM subsidi ini bertujuan untuk memastikan bahwa penggunaan subsidi benar-benar tepat sasaran, yakni untuk kelompok masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
“Saat ini, masih ditemukan kendaraan mewah yang menggunakan BBM subsidi, yang seharusnya tidak terjadi,” katanya, Rabu (4/9/2024).
Oleh karena itu, kebijakan baru ini akan memperkenalkan sistem barcode yang hanya berlaku untuk kendaraan roda empat, sehingga penggunaan BBM subsidi dapat lebih terkontrol.
Namun, rencana ini tidak luput dari potensi kerawanan yang dapat muncul di masyarakat. Arie Kartika Sari mengidentifikasi beberapa potensi permasalahan yang mungkin timbul, di antaranya adalah dampak kenaikan harga barang dan jasa.
Pembatasan BBM subsidi diperkirakan akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa, meskipun dampak inflasinya diprediksi tidak terlalu besar. Hal ini akan mempengaruhi biaya produksi dan distribusi, yang pada akhirnya berdampak pada harga jual.
Kedua, hal ini berdampak pada Daya Beli Masyarakat. Meski pembatasan subsidi ini diperkirakan tidak akan berdampak signifikan terhadap daya beli masyarakat secara umum, tetap ada kekhawatiran bahwa kelompok masyarakat menengah ke bawah yang selama ini bergantung pada BBM subsidi untuk mobilitas sehari-hari akan merasakan dampaknya.
Ketiga, berdampak pada Biaya Transportasi dan Logistik. Keterbatasan subsidi BBM dapat mempengaruhi biaya transportasi dan logistik, yang akan berdampak pada harga barang dan jasa yang menggunakan transportasi dalam proses distribusinya.
Terakhir, berdampak pada Pilkada. Kebijakan pembatasan ini juga berpotensi mempengaruhi akses masyarakat selama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak di seluruh Indonesia.
Kendala dalam mobilitas dapat mempengaruhi partisipasi pemilih dan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara.
Menghadapi potensi kerawanan ini, Pemkab Probolinggo telah menyiapkan langkah-langkah antisipatif. Salah satunya adalah dengan melaksanakan sosialisasi bersama PT. Pertamina kepada masyarakat mengenai alasan dan manfaat pembatasan BBM subsidi. Melalui sosialisasi ini, diharapkan informasi yang jelas dan transparan dapat mengurangi ketidakpastian dan meminimalkan potensi protes sosial.
Selain itu, Pemkab Probolinggo juga telah berkoordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan terkait, termasuk produsen BBM dan konsumen, untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dapat diimplementasikan dengan baik dan meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat. ig/fat
