PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – DPRD Kota Probolinggo menyampaikan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Kantor DPRD Kota Probolinggo, Senin (27/4/2026).
Rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pemerintah Kota Probolinggo dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pembangunan ke depan.
Ketua DPRD Kota Probolinggo, Dwi Laksmi Shynta Kusumawardhani memimpin langsung rapat paripurna.
Ia menegaskan bahwa rekomendasi yang disampaikan merupakan hasil kerja kolektif DPRD bersama komisi, panitia khusus (pansus), serta organisasi perangkat daerah (OPD).
“Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Wali Kota disampaikan kepada kepala daerah dalam rapat paripurna sebagai bahan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,” ujarnya.
Shynta menambahkan, rekomendasi tersebut bersifat menyeluruh dan akan terus dikawal implementasinya oleh DPRD melalui komisi-komisi.
“Harapan kami seluruh rekomendasi dapat dilaksanakan oleh pemerintah kota. Ini hasil kerja bersama dan akan kami kawal secara berkala,” tegasnya.
Penyampaian rekomendasi secara rinci dibacakan oleh Anggota DPRD Kota Probolinggo, Muchlas Kurniawan. Muchlas menjelaskan bahwa rekomendasi disusun berdasarkan proses pembahasan komisi dan pansus bersama perangkat daerah, serta mengacu pada surat Kementerian Dalam Negeri terkait LKPJ kepala daerah.
“Terdapat empat aspek utama dalam rekomendasi DPRD, yakni perbaikan perencanaan pembangunan, penyesuaian anggaran, pembentukan regulasi daerah, serta penyempurnaan kebijakan strategis kepala daerah,” baca Muchlas.
DPRD juga menyoroti penurunan Indeks Gini menjadi 0,258 yang dinilai cukup drastis, sehingga perlu dilakukan klarifikasi lebih lanjut terkait metodologi penghitungan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan disampaikannya rekomendasi DPRD tersebut, Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan dapat melakukan langkah-langkah strategis dan terukur guna meningkatkan kualitas pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
Sementara itu, Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menyampaikan bahwa rekomendasi DPRD yang disampaikan dalam rapat paripurna dinilai sangat spesifik dan konstruktif dalam menggambarkan kinerja pembangunan daerah.
“Rekomendasi ini sangat spesifik dan sangat bagus. Ini menandakan bahwa teman-teman DPRD sangat memahami proses maupun hasil pembangunan selama tahun 2025,” ujarnya saat diwawancarai.
Aminuddin menegaskan bahwa rekomendasi tersebut akan menjadi modal penting dalam pembahasan lanjutan di tingkat komisi serta dalam penyusunan kebijakan teknis ke depan, khususnya dalam pelaksanaan APBD tahun 2026.
“Harapan kami, apa yang sudah direkomendasikan DPRD bisa menjadi dasar dalam mengevaluasi dan melaksanakan APBD 2026,” jelasnya.
Terkait sorotan DPRD mengenai ketidaksesuaian penurunan kemiskinan dengan realitas, Aminuddin menegaskan bahwa hal tersebut perlu dilihat secara komprehensif melalui indikator Indeks Gini Rasio.
“Bukan tidak sesuai dengan realitas, tetapi ada indikator Gini Rasio yang menunjukkan perbandingan antara kelompok kaya dan miskin. Penurunannya cukup signifikan, ini memang menjadi perhatian,” terangnya.
Ia juga menyebut bahwa sejumlah indikator ekonomi justru menunjukkan tren positif, seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di Jawa Timur serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia meskipun masih berada di kelompok bawah.
“Pertumbuhan ekonomi kita memang belum mencapai target, tapi termasuk yang tertinggi di Jawa Timur. IPM juga meningkat, dari sebelumnya termasuk empat terendah, sekarang sudah bergerak naik,” imbuhnya.
Selain itu, Aminuddin mengungkapkan bahwa dinamika ekonomi daerah turut dipengaruhi oleh peningkatan aktivitas kredit, khususnya di sektor mikro.
“Kita sempat menjadi salah satu daerah dengan pertumbuhan kredit terbesar di Indonesia. Ini menjadi indikator bahwa ekonomi bergerak, tetapi juga harus diwaspadai agar tidak berujung pada kredit macet,” katanya.
Ia menegaskan pentingnya kehati-hatian pemerintah daerah agar tidak terlena dengan capaian positif yang ada, melainkan terus melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap indikator yang masih belum optimal.
“Yang baik kita pertahankan, yang kurang kita perbaiki. Termasuk penyesuaian target pembangunan yang harus realistis dengan kondisi global saat ini,” ujarnya.
Menurutnya, faktor eksternal seperti dinamika geopolitik dan kondisi ekonomi global juga perlu menjadi pertimbangan dalam merumuskan kebijakan daerah ke depan.
“Kita harus mampu beradaptasi dengan situasi global agar tidak berdampak signifikan terhadap pembangunan di Kota Probolinggo,” pungkasnya. ig/fat/fa
