MALANG, BERITAKATA.id – Momentum Hari Pahlawan 10 November di Kota Malang, Jawa Timur terdapat kegiatan deklarasi pengukuhan Kota Malang sebagai Kota Pejuang. Kegiatan yang dipusatkan di depan Museum Brawijaya, Jalan Besar Ijen, Kota Malang, pada Selasa, 10 November 2026 tersebut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), akademisi dari Universitas Brawijaya (UB), serta berbagai elemen masyarakat.
Acara ini merupakan rangkaian dari forum sarasehan Gerakan Malang Kota Pejuang yang menghadirkan sejumlah narasumber penting, di antaranya Peneliti Utama Bidang Politik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Prof. Dr. Siti Zuhro, Rektor UB Prof. Widodo, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Dr. Ahmad Imron Rozuli untuk membahas secara mendalam jejak sejarah serta peran strategis Kota Malang dalam kancah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia (RI).
Komandan Korem (Danrem) 083/Baladhika Jaya, Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan, menyampaikan bahwa agenda pengukuhan ini diselenggarakan sebagai bentuk penghormatan sekaligus upaya mengangkat kembali identitas Kota Malang sebagai kota kebanggaan yang memiliki akar sejarah perjuangan yang kuat.
“Baik, rekan-rekan media, event Malang Kota, Gerakan Malang Kota Pejuang ini adalah suatu event untuk menyambut hari pahlawan 10 November 2026 yang tentunya ingin membawa Kota Malang, kota kebanggaan kami semua untuk bisa diangkat sebagai kota pejuang,” ujar Kolonel Inf Wahyu Ramadhanus Suryawan pada Selasa (10/11/2026).
Menurutnya, kegiatan sarasehan ini juga diisi dengan dialog bersama para pakar untuk menegaskan bahwa Kota Malang sudah sangat layak untuk dideklarasikan sebagai kota pejuang.
“Event tadi yang disampaikan adalah suatu bentuk aktivitas forum sarasehan yang membahas masalah Malang sebagai kota pejuang, kemudian juga ada diskusi dialog dengan narasumber yaitu Profesor Siti Zuhro dan juga Profesor Widodo selaku Rektor UB, termasuk juga ada Pak Dekan Fisip, Dr. Ahmad Imron, yang intinya bahwa Kota Malang ini seyogyanya memang sudah pantas untuk menjadi atau dideklarasikan sebagai kota pejuang,” ungkapnya.
Ia menambahkan, bahwa dalam forum tersebut juga dibahas langkah konkret lanjutan, salah satunya adalah pengusulan tokoh pejuang asal Kota Malang, Mayor Hamid Rusdi, agar ditetapkan sebagai pahlawan nasional. Pengusulan ini dinilai sebagai bentuk penghargaan atas dedikasi dan pengorbanan besar para pejuang lokal dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan nasional pada masa lampau.
“Yang nantinya tentu membawa ada salah satu yang nantinya akan kita usulkan, yaitu salah satu pahlawan kita Kota Malang, yaitu Mayor Hamid Rusdi yang akan kita usulkan sebagai pahlawan nasional. Tentunya ini sebagai suatu kehormatan dan kebanggaan bagi Kota Malang bahwa ada satu lagi dari Kota Malang pahlawan yang memang berjuang untuk kemerdekaan nasional pada saat itu,” jelasnya.
Sementara itu, Dekan FISIP UB, Dr. Ahmad Imron Rozuli, menyampaikan bahwa rancangan kegiatan ini dilakukan secara kolaboratif bersama banyak elemen guna merevitalisasi karakter sosial masyarakat Malangan. Revitalisasi karakter ini diharapkan mampu menumbuhkan solidaritas, keberanian, integritas, serta kesadaran kolektif yang berakar dari perjalanan sejarah panjang Kota Malang.
“Jadi kegiatan ini kita rancang bersama-sama dengan banyak elemen, itu sebetulnya adalah menguatkan kembali, merevitalisasi isu utamanya sebetulnya dalam konteks sosial itu adalah karakter. Karakter Malangan yang kemudian kita harapkan menjadi satu simbol di masyarakat, yang nanti pasti baik secara simbol aktivitas, itu yang kemudian kita harapkan terus berkelanjutan,” jelas Dr. Ahmad Imron Rozuli.
Ia memaparkan lebih lanjut bahwa kesadaran kolektif masyarakat tidak hanya dibangun melalui pemahaman sejarah politik dan militer, melainkan juga melalui sejarah perjuangan di bidang ekonomi dan budaya.
“Sehingga dalam hal kita mendorong sebagai kota pejuang itu karakter yang kita harapkan adalah masyarakat yang punya solidaritas, masyarakat yang berani, punya integritas, kemudian secara lebih luas itu bahwa kemudian kita berharap masyarakat itu paham bagaimana sebetulnya Malang itu dari sebuah perjalanan sejarah yang panjang itu, punya sesuatu,” kata Imron.
Sebagai contoh historis, ia mengingatkan kembali bagaimana kakek dari Presiden RI Prabowo Subianto, yakni Raden Mas (R.M.) Margono Djojohadikusumo, pernah mendirikan Koperasi Tumapel di Malang pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Menurutnya, fakta sejarah tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Malang sejak dahulu telah memiliki jiwa kepeloporan ekonomi kerakyatan.
“Nah, sesuatu inilah yang kita hidupkan kembali, misalkan dari sisi bahasa, tentang bahasa walikan, osob kiwalan itu, terus kemudian dari sisi bahwa mereka itu juga pejuang-pejuang. Karena apa? Misalnya pejuang ekonomi, katakanlah begitu, karena kakeknya Bapak Presiden kita ini, Pak Prabowo itu, Pak Raden Mas (R.M.) Margono Djojohadikusumo, pernah mendirikan namanya Koperasi Tumapel. Tahun, masih zaman Belanda loh ya. Sehingga di dalam hal itu sebetulnya masyarakat Malang itu adalah kita harapkan membangkitkan kesadaran kolektif untuk bahwa bicara ekonomi, pada ruang budaya, itu kemudian masyarakat itu bersama-sama, bukan orang-orang individual,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya pemerataan kemakmuran ekonomi agar seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat pembangunan, sehingga potensi besar Kota Malang dalam hal pariwisata, pendidikan, dan ekonomi kerakyatan dapat diintegrasikan secara maksimal.
Terkait penggunaan bahasa lokal khas Malang, yakni boso walikan atau osob kiwalan, ia menilai bahasa tersebut bukan sekadar alat komunikasi masa lalu yang berfungsi sebagai sandi perjuangan, melainkan juga simbol egaliterianisme dan persamaan derajat di tengah masyarakat.
“Sehingga boso walikan itu kan menjadi cermin bahwa masyarakat kita itu egaliter istilahnya. Ada memang dalam hal boso walikan itu yang memang tidak bisa dibalik, tapi pada sisi yang lain, itu sebagai simbolitas bahasa itu kan simbolitas yang kemudian akan mencerminkan egaliteran, keegaliteran atau persamaan,” terangnya.
Menurutnya, penggunaan boso walikan dapat meruntuhkan kekakuan strata sosial dan mempererat kebersamaan warga. Budaya lokal yang kuat ini diharapkan mampu menjadi momentum pembeda sekaligus karakter khas Kota Malang yang dapat direplikasi oleh wilayah-wilayah lain di selingkup Malang Raya maupun daerah lain di Indonesia melalui sinergi lintas instansi pemerintah dan elemen masyarakat.
“Sehingga dalam hal ini tetap, misalkan karakter budaya lokalnya yang Jawa, ya silakan. Tapi dalam hal proses di masyarakat, seringkali di banyak elemen itu boso walikan ini harus dihidupkan kembali, supaya strata ininya itu bisa tidak terlalu kaku, strata sosial seolah-olah di atas, ini enggak. Tapi kita itu ingin bahwa boso walikan itu menjadi satu sarana untuk kemudian bisa membangun satu kesadaran, bahwa Malang itu punya sesuatu yang entah bisa dibilang banyak hal yang kemudian bisa kita tumbuhkan untuk membangkitkan kembali dalam konteks banyak hal juga,” pungkasnya. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana
