PAMEKASAN,BERITAKATA.id- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pamekasan menunjukkan peran strategisnya dalam mengawal kebijakan pembangunan daerah, dengan menyoroti capaian positif pemerintah daerah di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Jumat (27/2/2026).
Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur menegaskan bahwa lembaganya terus mencermati sekaligus mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang dinilai tetap mampu menjaga tren penurunan angka kemiskinan dan pengangguran.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Pamekasan mengalami penurunan dari 13,44 persen pada 2024 menjadi 12,77 persen di tahun 2025. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2025 tercatat sebesar 1,33 persen, atau turun 0,31 persen poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Di tengah efisiensi anggaran, kemiskinan dan pengangguran tetap bisa ditekan. Ini capaian yang patut kita apresiasi,” ujar Ali.
Ia menegaskan, DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan penganggaran secara optimal, agar kebijakan efisiensi tidak mengurangi substansi program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan tersebut tidak lepas dari sinergi antara DPRD dan Pemkab dalam menjaga disiplin anggaran, memperkuat program prioritas, serta memastikan arah kebijakan tetap berpihak pada kesejahteraan rakyat.
“Efisiensi bukan berarti mengurangi pelayanan publik. Justru harus memperkuat efektivitas program agar tepat sasaran,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman menyampaikan bahwa kebijakan efisiensi anggaran merupakan bagian dari tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“APBD Pamekasan dipotong oleh pusat untuk mendukung program prioritas Presiden,” tuturnya.
Ia juga menekankan pentingnya kesederhanaan dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan, termasuk dalam agenda Safari Ramadhan yang digelar tanpa kemewahan.
“Saya minta semua kegiatan dilaksanakan secara sederhana. Tidak perlu bermewah-mewahan,” tegasnya.
Bupati turut mengingatkan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa agar menjaga prinsip efisiensi tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Efisiensi bukan berarti berhenti bekerja. Justru kita harus semakin efektif, tepat sasaran, dan memberi manfaat langsung kepada masyarakat,” tandasnya.
ig/an.
