PAMEKASAN, BERITAKATA.id– DPRD Pamekasan terus mengawal penyelesaian polemik yang terjadi di SMK Kesehatan Nusantara agar tidak mengganggu keberlangsungan pendidikan para siswa. Lembaga legislatif setempat memilih mengedepankan pendekatan persuasif dan dialog untuk membuka jalan keluar atas sengketa yang berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut, Sabtu (20/6/2026).
Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur menegaskan, kepentingan peserta didik harus menjadi perhatian utama dalam penyelesaian persoalan tersebut. Menurutnya, siswa tidak boleh menjadi pihak yang dirugikan akibat konflik yang hingga kini masih berlangsung.
Karena itu, DPRD melalui Komisi IV terus membangun komunikasi dengan pihak yang mengklaim sebagai pemilik lahan. Upaya tersebut dilakukan agar aktivitas pendidikan dapat kembali berjalan normal menjelang dimulainya semester baru.
“Komisi IV sampai saat ini masih dalam tahap lobi kepada pemilik lahan. Komunikasi kami lakukan secara persuasif, secara halus, supaya pemilik lahan bersedia membuka segel dan anak-anak bisa kembali beraktivitas pada semester depan,” kata Ali.
Selain melalui komisi terkait, Ali mengaku siap turun langsung untuk membantu proses penyelesaian. Ia bahkan berkeinginan bertemu secara pribadi dengan pihak pemilik lahan guna membuka ruang dialog yang lebih luas dan mencari titik temu yang dapat diterima semua pihak.
Menurutnya, pendekatan kekeluargaan dan komunikasi yang baik masih menjadi langkah paling efektif untuk menyelesaikan persoalan tersebut tanpa menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap dunia pendidikan.
“Saya atas nama pribadi dan Ketua DPRD ingin ketemu langsung dengan pemilik lahan, karena kebetulan dari dapil yang sama, yaitu Galis. Saya juga ingin membantu Komisi IV dalam hal ini, semoga pemilik lahan terbuka hatinya,” ujarnya.
DPRD juga membuka peluang adanya solusi bersama apabila terdapat ruang musyawarah yang dapat ditempuh oleh para pihak. Langkah tersebut dinilai penting agar persoalan yang terjadi tidak berlarut-larut dan segera menemukan penyelesaian yang mengedepankan kepentingan publik.
“Nanti juga akan ditawar, siapa tahu berkenan terkait lahannya. Saya ingin duduk bareng dengan pemilik lahan, hati ke hati,” imbuhnya.
Ali menilai dampak dari penyegelan sekolah tidak hanya menghambat proses belajar mengajar, tetapi juga berpotensi memengaruhi kondisi psikologis siswa. Karena itu, DPRD merasa memiliki tanggung jawab moral untuk ikut membantu mencarikan jalan keluar.
“Secara moral kami tetap akan membantu, agar yang dirugikan bukan siswa. Secara pendidikan dan psikologi mereka tentu terganggu,” tegasnya.
Sebagai bagian dari upaya penyelesaian, DPRD Pamekasan sebelumnya telah memanggil sejumlah pihak yang berkaitan dengan persoalan tersebut untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai akar permasalahan yang terjadi. Saat ini, DPRD juga menunggu tindak lanjut dari DPRD Provinsi Jawa Timur mengingat kewenangan pengelolaan sekolah menengah berada di tingkat provinsi.
“Semua pihak sudah dipanggil DPRD. Tinggal menunggu komitmen DPRD Jawa Timur karena SMK ini ranahnya Jawa Timur,” tuturnya.
Di sisi lain, persoalan tersebut juga tengah berproses melalui jalur hukum. Penyidik Satreskrim Polres Pamekasan saat ini masih melakukan pendalaman terhadap laporan yang diajukan pihak sekolah terkait dugaan penyegelan oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan.
Meski demikian, DPRD Pamekasan berharap proses penyelesaian dapat berjalan secara kondusif dan menghasilkan solusi terbaik bagi semua pihak. Ali Masykur optimistis komunikasi yang terus dibangun dapat membuka peluang penyelesaian sehingga kegiatan belajar mengajar di SMK Kesehatan Nusantara kembali berjalan normal dan para siswa dapat melanjutkan pendidikan tanpa hambatan. ig/an
