PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Konten kreator pendidikan yang dikenal dengan nama Guru Gembul kembali menjadi sorotan publik setelah menyampaikan pernyataan kontroversial terkait program MBG.
Dalam video yang diunggah melalui akun Instagram pribadinya, ia secara tegas menyebut MBG sebagai program yang “haram untuk dikonsumsi”.
Video tersebut tercatat telah ditonton sebanyak 856 ribu kali dan memuat sejumlah argumentasi yang menjadi dasar penolakannya terhadap program tersebut.
Pada detik awal video, Guru Gembul menyampaikan pendapatnya secara langsung.
“Baraya, saya termasuk orang yang percaya bahwa MBG itu haram untuk dikonsumsi. Saya mohon maaf, tapi kenapa seperti itu?” ujarnya dalam kutipan video berdurasi lebih dari satu menit tersebut.
Ia kemudian memaparkan alasan utama penolakannya. Menurutnya, anggaran MBG disebut mencapai Rp335 triliun dan bersumber dari pemotongan sejumlah sektor penting.
“Pertama, MBG itu adalah makanan yang jatahnya, anggarannya itu 335 triliun rupiah dan itu diambil dari memotong anggaran pendidikan 40%, memotong anggaran kesehatan 15%, dan potongan-potongan yang lainnya, disatukan sampai sebegitu besarnya, kemudian dibagikan kepada 90% orang kaya,” ungkapnya.
Dalam penjelasannya, ia juga mengutip data dari Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka kemiskinan di Indonesia.
“Kan menurut data BPS, orang miskin di Indonesia itu hanya 9%, tetapi yang menerima MBG itu 100%. Artinya apa? 90% orang kaya, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang menyekolahkan anaknya di sekolah elit dan sebagainya, pasti dapat MBG,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kebijakan tersebut berpotensi mengalihkan hak masyarakat miskin. Dalam video itu, Guru Gembul menyatakan MBG itu didapatkan dari memotong anggaran subsidi untuk fakir miskin.
“Mereka pengen sekolah, mereka pengen kuliah, ada guru dan dosen yang pengen dapat tunjangan, itu semuanya dipotong buat MBG. Nah, itu artinya apa? Memotong hak orang-orang miskin diberikannya kepada orang-orang kaya,” terang Guru Gembul.
Di akhir pernyataannya, ia menegaskan bahwa hal tersebut menjadi dasar utama penolakannya.
Pernyataan tersebut memicu diskusi di kalangan warganet. Isu MBG pun kini menjadi perbincangan publik, khususnya menyangkut transparansi anggaran, sasaran penerima manfaat, serta dampaknya terhadap sektor pendidikan dan kesehatan di Indonesia. ig/fat
