MALANG, BERITAKATA.id – Pemerintah pusat melalui Kementerian Kebudayaan merencanakan revitalisasi terhadap dua museum pengelolaan Pemerintah Kota Malang, yakni Museum Mpu Purwa dan Museum Pendidikan. Rencana strategis ini bergulir usai kegiatan Kunjungan Kerja Panitia Kerja (Panja) Pelindungan dan Pemanfaatan Cagar Budaya Komisi X DPR RI ke Kota Malang yang berlangsung di Taman Krida Budaya pada Kamis (21/5/2026).
Program pembenahan ini merujuk langsung pada instruksi Presiden Prabowo Subianto terkait optimalisasi aset cagar budaya nasional. Revitalisasi tersebut diproyeksikan menyasar infrastruktur fisik bangunan serta pembaruan tata pamer guna menyesuaikan narasi sejarah dengan perkembangan kondisi saat ini.
Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) Wilayah XI Jawa Timur, Endah Budi Haryani, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari prioritas kerja pemerintah pusat dalam memelihara situs sejarah di seluruh penjuru tanah air.
“Arahan Bapak Presiden Prabowo, meminta supaya di Indonesia ini dilakukan revitalisasi museum dan keraton. Dan untuk Jawa Timur ini ada 20 museum dan satu keraton. Kalau di Malang Raya ini ada tiga museum, Mpu Purwa, Museum Pendidikan, dan Museum Singosari,” kata Endah saat diwawancarai usai kegiatan di Taman Krida Budaya, Kamis (21/5/2026).
Endah menjelaskan, saat ini proses pematangan program kerja dan alokasi dana tengah dibahas secara intensif bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan. Pihaknya menargetkan kepastian pengerjaan dapat segera diperoleh dalam waktu dekat agar realisasi fisik bisa berjalan pada tahun anggaran berjalan.
“Sekarang ini sedang pembahasan dengan DJA. Doakan semoga nanti lolos dan nanti kita bisa dapat anggarannya. Insyaallah tahun ini. Nanti kalau gol di DJA berarti langsung tahun ini,” jelasnya.
Terkait rincian nominal anggaran, BPK Jawa Timur belum dapat memublikasikan angka pasti sebelum penetapan resmi dari kementerian terkait. Namun, Endah memastikan cakupan pembenahan akan menyentuh aspek-aspek krusial pameran sejarah.
“Untuk anggarannya saya belum bisa ngomong. Eh kalau arahan dari kementerian, itu memang terkait dengan bangunannya, kemudian yang kedua terkait dengan tata pamernya dan isi tata pamernya itu tadi. Narasinya itu juga harus diperbaiki disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemungkinan kalau ini nanti di-ACC, insyaallah di Juli,” urai Endah menjabarkan target paling cepat pelaksanaan revitalisasi.
Mengenai evaluasi kondisi eksisting kedua museum di Kota Malang, Endah tidak memungkiri adanya kendala keterbatasan lahan yang dihadapi saat ini. Kendati demikian, pihak pelestari kebudayaan berkomitmen memaksimalkan ruang yang ada guna menyukseskan program nasional tersebut.
“Ya sebenarnya ya luas wilayah ya, luas lahannya ya. Cuman karena memang adanya di sana, ya itulah yang dimaksimalkan nanti,” tambahnya.
Merespons wacana revitalisasi, Pemerintah Kota Malang menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung kebutuhan penyediaan fasilitas penunjang. Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menyampaikan bahwa pihak pemerintah daerah bertanggung jawab mutlak menyiapkan lahan representatif apabila kementerian menginstruksikan pemindahan lokasi demi perluasan akses.
“Nah, iya, nanti kalau ada arahan begitu, tentu kami Pemkot Malang bertanggung jawab itu untuk mencarikan tempat aset kita yang paling strategis untuk dampak itu. Nah, kalau ada kepastian itu kan pasti kita juga bertanggung jawab untuk menyediakan lahan tempat yang strategis sesuai dengan keinginan atau perintah dari kementerian,” ujar Ali Muthohirin.
Ali memaparkan, tata letak geografis kedua museum milik daerah tersebut saat ini memiliki tantangan tersendiri. Museum Mpu Purwa dinilai memiliki aksesibilitas yang baik namun terhambat keterbatasan ruang parkir lantaran berada di area permukiman.
Sebaliknya, Museum Pendidikan menghadapi kendala jarak geografis yang cukup jauh sehingga menghambat optimalisasi sosialisasi kepada publik.
“Kalau sekarang memang pertama kan luasnya yang layak. Kedua ya di pusat kota yang aksesnya lebih gampang. Tadi kan kalau Mbah Purwo kan lebih gampang karena dekat sini, nih. Tapi kan itu di perumahan juga. Sangat terbatas. Nah, kalau yang Museum Pendidikan ini memang kan agak jauh. Itu yang kemudian menjadi masalah untuk sosialisasinya,” tutur Wakil Wali Kota.
Guna mengatasi hambatan tersebut, Pemerintah Kota Malang tengah memetakan sejumlah alternatif pemanfaatan aset, termasuk membuka peluang kolaborasi pemanfaatan lahan dengan institusi pendidikan tinggi di Kota Malang.
“Nah, di tingkat kota, bisa jadi kita bersama dengan pendidikan yang ada yang selama ini kita lakukan, mana letak tempat-tempat museum, apakah ada aset pemerintah kota ataukah aset perguruan tinggi yang bisa kita gunakan bersama-sama,” imbuh Ali.
Di sisi legislatif, Anggota Komisi X DPR RI, Ir. H. La Tinro La Tunrung, menegaskan komitmen parlemen dalam mengawal peningkatan status serta fasilitas cagar budaya di Malang Raya. Menurutnya, potensi kebudayaan dan kesejarahan di wilayah Malang sangat besar namun belum seluruhnya tergarap secara maksimal oleh pemerintah.
“Yang pertama, kami sangat mengetahui bahwa budaya, pelestarian, dan pemanfaatan yang ada di Kota Malang, khususnya Malang Raya, sangat banyak. Banyak potensi-potensi, bahkan yang belum digarap pun masih banyak. Oleh karena itu, maka diharapkan pemerintah pusat, khususnya kementerian, bisa melakukan upaya yang lebih besar,” ungkapnya.
“Karena kita tahu budaya-budaya yang ada di sini, cagar budayanya sangat banyak dan apalagi museum sudah ada dua. Ada Museum Pendidikan dan museum Mpu Purwa. Itu yang sangat luar biasa. Makanya, harapan-harapan ke depan bagaimana museum ini tetap bisa terjaga dengan baik,” lanjutnya.
La Tinro juga menyoroti adanya laporan mengenai ancaman pembongkaran terhadap sejumlah warisan budaya lokal yang dinilainya sangat disayangkan. Sebagai perbandingan manajemen, ia memaparkan pola tata kelola permuseuman di luar negeri seperti Jepang yang menerapkan pembagian kepemilikan dan skema bagi hasil secara profesional antara pusat, daerah, serta sektor swasta.
“Dari beberapa, kalau kita mengunjungi negara-negara luar, mereka sudah membagi. Ada betul-betul full pemerintah pusat yang punya, ada pemerintah daerah, dan adapun swasta. Mereka-mereka di sana, kalau yang swasta itu, ada swasta full,” katanya.
“Ada juga swasta yang bekerja sama dengan pemerintah daerahnya atau pemerintah provinsinya. Dan mereka sharing biaya. Begitupun dengan dana yang didapatkan dari kunjungan-kunjungan wisatawan itu berbagi,” sambungnya.
Lebih lanjut, guna mendongkrak angka kunjungan museum yang saat ini masih dinilai rendah di kalangan generasi muda, Komisi X DPR RI menyarankan agar instansi pendidikan mulai diwajibkan untuk mengarahkan para peserta didik melakukan kunjungan berkala ke situs cagar budaya sebagai sarana edukasi karakter bangsa.
“Nah, bagaimana anak-anak didik sekolah kita, ini dimulai ataupun diwajibkan untuk mengunjungi museum-museum itu yang ada. Karena, mengunjungi museum, di sana banyak sekali pembelajaran dan mengetahui watak budaya orang-orang kita semuanya,” katanya.
Menutup keterangannya, La Tinro menegaskan bahwa seluruh temuan serta data komparatif dari kunjungan Panja di Kota Malang ini akan dirumuskan sebagai rekomendasi resmi kepada kementerian terkait. Langkah legislatif ini diambil agar pihak eksekutif dapat segera mengalokasikan anggaran dan perhatian yang proporsional bagi pengembangan museum di Malang Raya.
“Harapan kami ini, di Malang yang sangat besar itu, juga bisa membangun suatu museum yang lebih besar, yang bisa menyamai museum-museum yang ada di luar dan tentu itu kami akan mendorong kepada kementerian untuk melakukan hal itu. Nah, perlu diketahui bahwa kami ini di legislatif. Eksekutif tentu yang menganggarkan, tetapi kami akan mendorong bahwa museum yang ada di sini, bagaimana kalau lebih ditingkatkan lagi. Karena dua jenis museum dan museumnya cukup banyak, dan mudah-mudahan hasil kunjungan-kunjungan inilah yang akan kami sampaikan kepada Menteri agar supaya ada perhatian yang besar kepada Malang Raya,” pungkas La Tinro.
