PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Sejumlah fraksi menyampaikan Pandangan Umum (PU) atas nota penjelasan Bupati terkait Raperda APBD 2025 dalam paripurna yang digelar Kamis (31/10/2024).
Salah satu fraksi menanyakan jalur wisata Guyangan yang belum tersentuh perbaikan.
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Muhammad Zubaidi dan dihadiri Pj Sekda Heri S.
Fraksi Partai Golkar dalam salah satu PU-nya menyampaikan di sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam penjelasan yang disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Probolinggo bahwa PAD diprediksi tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp 86.270.228.729 dari tahun sebelumnya.
Fraksi Partai Golkar memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas inovasi yang telah dilakukan pada tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya.
Selanjutnya Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, salah satu PU-nya mengungkapkan sumber PAD terbesar sampai saat ini masih di bidang retribusi. Artinya penerimaan retribusi ini bisa lebih variatif dan bisa ditingkatkan dengan memunculkan target-targer optimalisasi retribusi yang tidak hanya bersumber dari pasar-pasar milik Pemerintah Kabupaten Probolinggo tapi juga harusnya dari pariwisata. Apa treatment Bupati agar sektor pariwisata ini bisa dikelola dengan maksimal mengingat selama ini masih terkesan datar dan landai perkembangannya?
Lalu Fraksi Partai Gerindra dalam salah satu PU-nya mengatakan infrastruktur jalan menjadi permasalahan serius sejak tahun 2017 dengan semboyan jalan mantap namun sampai tahun 2024 belum ada kepastian. Jalan kabupaten lintas antar kecamatan di Desa Krobungan, Desa Seneng, Desa Guyangan sampai Desa Krucil sampai ke Bermi belum tersentuh perbaikan atau pembangunan jalan. Berkenaan dengan hal tersebut Fraksi Gerindra mohon penjelasan apa yang menjadi kendala dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Probolinggo pada tahun-tahun sebelumnya dan apa solusi pemerintah pada APBD tahun anggaran 2025?
Kemudian Fraksi Partai NasDem dalam salah satu PU-nya menyampaikan dalam program pelayanan masyarakat di desa telah dilaksanakan pendataan masyarakat miskin untuk memperoleh bantuan sosial, pendidikan, kesehatan dan lainnya. Dalam hal ini Fraksi NasDem menanyakan apakah pendataan masyarakat miskin di Kabupaten Probolinggo sudah di tinjau ulang, mengingat masih banyak masyarakat menengah ke atas yang menerima bantuan sosial di kantor desa. Kiat-kiat apa saja yang akan di lakukan Pemerintah Daerah dalam pengentasan kemiskinan di Kabupaten Probolinggo.
Berikutnya Fraksi PPP pada salah satu PU-nya mengungkapkan mencermati Raperda Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2025 ini FPPP mendapati angka Rp 94 milyar lebih, sebagai pendapatan transfer antar daerah, pendapatan jenis apa dan dari mana saja?
Terakhir Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, salah satu PU-nya menegaskan APBD merupakan kerangka kebijakan publik yang memuat hak dan kewajiban pemerintah daerah dan masyarakat yang tercermin dalam rencana pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD tahun anggaran 2025 disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
Maka prioritas pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2025 salah satunya dijabarkan kepada infrastruktur daerah dengan melanjutkan program jalan mantap tahun sebelumnya. Dalam hal ini Fraksi PDI-Perjuangan mohon penjelasan apakah capaian target pembangunan infrastruktur jalan bisa terselesaikan pada tahun 2025 dan masih berlanjut pada tahun anggaran berikutnya? Mengingat masih banyak infrastruktur jalan yang memerlukan perbaikan terutama setelah terkena gerusan air di musim penghujan. ig/fa
