MALANG, BERITAKATA.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyampaikan jawaban resmi atas pandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna yang diselenggarakan pada Senin (9/11/2026). Dalam agenda tersebut, Wahyu memaparkan secara komprehensif arah kebijakan fiskal, proyeksi keuangan daerah, serta langkah strategis pemerintah dalam menjawab berbagai sorotan dan permasalahan perkotaan yang disampaikan oleh para legislator.
Berdasarkan dokumen Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, total pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2,37 triliun atau mengalami kenaikan sebesar dua persen jika dibandingkan dengan tahun anggaran sebelumnya. Dari total pendapatan tersebut, pendapatan transfer masih mendominasi struktur keuangan daerah dengan nilai mencapai Rp1,21 triliun atau sebesar 51,2 persen dari total pendapatan.
Menanggapi tingginya ketergantungan pada dana transfer pemerintah pusat, Wahyu menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memperkuat pendapatan mandiri.
“Pemerintah Kota Malang akan terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah agar tercipta ruang fiskal yang cukup untuk membiayai pembangunan daerah dengan mengoptimalkan kemampuan daerah sendiri,” ujar Wahyu pada Senin (9/11/2026).
Ia juga menjelaskan bahwa rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 ditargetkan sebesar 44,1 persen, yang dinilainya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencapai kemandirian fiskal daerah.
Sementara itu, dari sisi belanja daerah, total alokasi dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ditetapkan sebesar Rp2,57 triliun dengan alokasi belanja operasi mencapai Rp2,36 triliun atau 92,08 persen dari total belanja. Ia juga menanggapi sorotan tajam fraksi-fraksi mengenai beban belanja pegawai yang direncanakan sebesar Rp1,11 triliun dan melampaui ambang batas ideal mandatory spending sebesar 30 persen sesuai Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
“Sebagai komitmen untuk menjaga mandatory spending sebagaimana diamanatkan, Pemerintah Kota menindaklanjuti dengan melaksanakan moratorium pengadaan CPNS dan PPPK serta redistribusi PPPK yang diangkat dari Non-ASN Tahun 2025 melalui pola penugasan untuk menggantikan secara bertahap jumlah ASN yang pensiun selama 5 tahun pada tahun 2025-2030,” jelas Wahyu.
Ia menambahkan, bahwa pemerintah daerah saat ini masih menunggu kebijakan relaksasi batas maksimal belanja pegawai yang akan dituangkan dalam APBN Tahun 2027 berdasarkan komitmen bersama antara pemerintah pusat dan DPR RI.
Terkait penurunan alokasi belanja modal menjadi Rp142 miliar pada tahun anggaran 2027, Wahyu menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi akibat adanya mekanisme perencanaan pembangunan partisipatif melalui musrenbang yang memunculkan jenis belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
“Dalam belanja barang dan jasa tersebut juga terdapat belanja pemeliharaan yang diperuntukan bagi pemeliharaan sarana prasarana yang ada di lingkungan masyarakat yang merupakan bagian dari belanja modal seperti pemeliharaan jalan, drainase dan lain-lain,” ungkap Wahyu.
Ia menyampaikan, pemerintah daerah tetap fokus menangani permasalahan mendasar perkotaan secara bertahap, termasuk penanganan genangan air di kawasan Jalan Galunggung hingga Jalan Gajayana melalui program bantuan Bank Dunia lewat skema National Urban Flood Resilience Project.
Dalam struktur pembiayaan anggaran, defisit Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang tercatat sebesar Rp197,15 miliar direncanakan akan ditutup sepenuhnya melalui penerimaan pembiayaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. Menjawab keraguan dewan terhadap ketergantungan penuh pada SiLPA, Wahyu menegaskan bahwa angka tersebut merupakan proyeksi sementara.
“Anggaran SiLPA tersebut merupakan proyeksi sementara dalam rangka menyeimbangkan struktur APBD berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan secara definitif akan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan,” tegas Wahyu.
Ia juga menegaskan bahwa pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran serta mempercepat pelaksanaan program agar efisiensi belanja dapat terjaga secara optimal.
Selain itu, dalam menangani krisis pengelolaan sampah dan mengantisipasi kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, Wahyu menyampaikan bahwa pemerintah daerah mengoptimalkan pengolahan dari hulu hingga hilir.
“Program LSDP bertujuan mengolah sampah dari hulu (pemilahan dan pengurangan sampah) lebih optimal dengan dibantunya sarpras pemilahan dan pengurangan sampah di sumber,” jelas Wahyu.
Di sektor pendidikan, alokasi anggaran ditetapkan sebesar 27 persen dari total belanja daerah guna memenuhi ketentuan mandatory spending. Ia menegaskan bahwa efektivitas penggunaan anggaran akan terus dievaluasi demi meningkatkan mutu pembelajaran dan prestasi peserta didik di Kota Malang.
“Pemerintah Kota Malang mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 27 persen dalam RAPBD TA 2027 sebagai bentuk komitmen pemenuhan belanja wajib pendidikan sesuai Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024,” pungkas Wahyu. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana
