PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kota Probolinggo meluncurkan Gerakan Bersama Gempita untuk memperkuat digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah. Kegiatan yang digelar di Gedung Puri Manggala Bhakti Kantor Wali Kota Probolinggo pada Rabu (20/5/2026) ini dihadiri Wali Kota dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, Ketua TP PKK dr. Evariani, serta jajaran Forkopimda.
Gerakan Gempita menjadi langkah strategis Pemkot Probolinggo dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Pujo Agung Satrio, menjelaskan Gempita bertujuan meningkatkan kepatuhan pajak masyarakat sekaligus mewujudkan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah atau ETPD. Program ini mengacu pada Keppres Nomor 3 Tahun 2021, Permendagri Nomor 56 Tahun 2021, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD, dan Perda Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2025.
“Kami ingin mengubah seluruh transaksi pendapatan dan belanja daerah dari tunai menjadi non-tunai berbasis digital,” ujar Pujo. Gempita juga menjadi wadah sinergi antara Pemkot, DPRD, Bank Indonesia, OJK, Bank Jatim, Himbara, Kantor Pos, perangkat daerah, hingga masyarakat.
Sebagai bentuk nyata implementasi, BPPKAD meluncurkan sejumlah inovasi digital. Ada Simpati Pro, sistem informasi manajemen pemetaan terintegrasi yang menggabungkan data NIB, NOP, dan NIK dalam satu basis data. Diluncurkan juga Kopi Qrispro, solusi pembayaran pajak dan retribusi melalui QRIS dan Virtual Account, serta Mobile Point of Sale (mPOS) yang memungkinkan pembayaran via kartu elektronik, QRIS, virtual account, hingga tunai dalam satu perangkat. Penyerahan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada OPD juga dilakukan untuk mempercepat dan mempermudah belanja daerah secara non-tunai.
Rangkaian kegiatan Gempita turut diramaikan dengan penyerahan CSR Bank Jatim, sosialisasi perpajakan dan keuangan inklusif bagi tokoh masyarakat, PKK, dan RT/RW, serta bazar pelayanan publik. Masyarakat bisa mengikuti program tebus murah sembako Rp1 dengan QRIS sebanyak 500 paket, mengunjungi gerai UMKM DKU di depan terminal, dan melihat expo kendaraan listrik. Hasilnya pun terlihat positif. Pembayaran PBB dari 5.491 ASN dan PPPK mencapai Rp266,9 juta. Realisasi PBB Januari-April 2026 tercatat Rp2,58 miliar, naik Rp1,1 miliar dibanding periode yang sama tahun lalu. Sementara opsen PKB mencapai Rp7,07 miliar dan BBNKB Rp3,13 miliar.
Wali Kota Probolinggo dr. Aminuddin menegaskan, digitalisasi pembayaran melalui QRIS telah mendongkrak PAD, terutama dari pelunasan piutang PBB yang meningkat hampir Rp40 miliar sejak dicoba pada 2025. “Target kita jelas, PAD diharapkan mencapai Rp400 miliar atau 40 persen dari APBD pada 2030. Ini indikator daerah sudah mandiri secara fiskal,” tegasnya.
Melalui Gerakan Gempita, BPPKAD berharap budaya taat pajak, transparansi layanan publik, dan transformasi digital keuangan daerah terus berkembang untuk mendukung pembangunan Kota Probolinggo yang berkelanjutan. ig/fat/fa/*
