MALANG, BERITAKATA.id – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat meresmikan empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru untuk memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang. Peresmian secara simbolis tersebut dipusatkan di SPPG Kedungkandang Buring 03, Jalan Mayjen Sungkono, Kelurahan Buring, pada Kamis (7/5/2026).
Empat satuan layanan yang diresmikan meliputi SPPG Kecamatan Kedungkandang Buring 2, SPPG Kecamatan Kedungkandang Buring 3, SPPG Kecamatan Sukun Bandungrejosari 3, dan SPPG Kecamatan Lowokwaru Tlogomas 2. Seluruh unit ini dikelola oleh Yayasan Sinergi An Nahl Indonesia.
Dalam sambutannya, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengapresiasi kontribusi Yayasan Synergy An Nahl Indonesia dalam menyukseskan program nasional ini. Menurutnya, kehadiran SPPG merupakan langkah nyata dalam menangani masalah gizi dan stunting di wilayahnya.
“Tentu ini adalah cerminan semangat kebersamaan dan sinergitas antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi non-pemerintah dalam upaya penanganan gizi. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi,” ujar Wahyu Hidayat pada Kamis (7/5/2026).
Wahyu menekankan pentingnya perhatian khusus pada kelompok 3B, yakni ibu hamil, menyusui, dan balita. Berdasarkan data yang ada, cakupan pemenuhan gizi untuk kelompok ini di Kota Malang baru mencapai 16 persen, sehingga masih terdapat tantangan sebesar 84 persen yang harus diselesaikan.
“Data yang disampaikan, kita masih persisnya 84 persen (kekurangan). Apalagi yang hamil di Kota Malang banyak sekali. Ini menjadi tanggung jawab bagaimana menjaga ibu yang sedang hamil termasuk yang 3B ini, agar nanti pada saat kelahirannya juga dengan gizi yang baik agar tidak stunting,” tegasnya.
Terkait teknis operasional, Wahyu memberikan empat instruksi khusus kepada pengelola SPPG. Diantaranya, menjalankan pengelolaan secara profesional, akuntabel, dan transparan, kemudian menjaga konsistensi kualitas mutu dan kebersihan makanan, selanjutnya memperkuat aspek edukasi pola makan sehat kepada masyarakat, dan membangun kolaborasi berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan.
Wahyu juga memastikan bahwa Pemerintah Kota Malang melalui Satuan Tugas (Satgas) terus memantau operasional SPPG secara ketat. Ia menyebutkan telah tersedia kanal komunikasi melalui grup pesan WhatsApp yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk memantau perkembangan terkini.
“Kita juga akan menurunkan tim dari satgas ini yang selalu memantau untuk kita mengetahui SOP ini berjalan atau tidak. Kalau seandainya SOP-nya tidak berjalan, kita sikapi (bertindak tegas). Kalau tidak disikapi, ya kita yang kena,” tegas Wahyu dalam wawancara.
Perwakilan Yayasan Sinergi An Nahl Indonesia, Ahmad Kurniawan, menjelaskan bahwa pihaknya saat ini mengelola empat dapur baru tersebut setelah sebelumnya meresmikan satu unit di wilayah Klojen. Ia menyebutkan bahwa proses pembangunan dapur dilakukan dengan standar mutu tinggi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), serta melibatkan pengawasan dari Dinas Kesehatan dan Dinas PUPR yang ada di Kota Malang.
“Dapur ini bukan nama dapur yang biasa, tapi di sini kita melekat yaitu Satuan Pelayanan. Kita melakukan pelayanan bukan untuk berniat selain dari itu, apalagi orientasi untuk mencari keuntungan atau bernegosiasi dengan supplier,” kata Ahmad.
Ahmad memaparkan bahwa SPPG Buring 2 dan 3 telah memulai pelayanan sejak pekan lalu dengan jumlah penerima manfaat masing-masing sekitar 280 dan 350 orang. Sementara untuk SPPG di Tlogomas dan Bandungrejosari mulai beroperasi sejak Senin lalu dengan kapasitas layanan sekitar 200 hingga 300 penerima manfaat.
Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah I Badan Gizi Nasional (BGN), Harjito, mengungkapkan adanya potensi penambahan unit SPPG di Kota Malang jika pendataan kelompok 3B sudah terverifikasi secara akurat. Saat ini, tercatat ada sekitar 12.000 ibu hamil di Kota Malang.
“Kalau datanya sudah masuk semua, ada kemungkinan SPPG di Kota Malang bisa bertambah 20 sampai 25 unit. Kami melibatkan Korcam di bawah Korwil untuk pendataan di lapangan, dengan dukungan anggaran dari APBD Provinsi maupun kemampuan APBD masing-masing daerah,” jelas Harjito.
Harjito juga mengingatkan bahwa berdasarkan regulasi yang ada, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan penuh untuk melakukan pengawasan langsung.
“Pemerintah Daerah di bawah kepemimpinan Pak Wali boleh melakukan sidak kapan pun. Monggo kalau melakukan sidak dalam rangka perbaikan tata kelola di lapangan. Rekomendasi yang dikeluarkan akan kami tindak lanjuti, baik itu surat peringatan (SP) hingga suspend sementara jika diperlukan,” tuturnya.
Ia menambahkan bahwa program MBG di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam satu tahun terakhir dengan menjangkau 61,9 juta jiwa secara nasional. Harjito mengapresiasi arahan Wali Kota Malang yang dinilainya membuat wilayah ini tergolong minim kendala dalam implementasi program gizi nasional.
