PAMEKASAN, BERITAKATA.id – DPRD Kabupaten Pamekasan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 oleh pemerintah daerah, yang berlangsung di Pendopo Ronggosukowati, Selasa (31/3/2026).
Forum tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus dasar dalam merumuskan rekomendasi strategis bagi arah pembangunan ke depan.
Dalam rapat tersebut, Bupati Pamekasan, Kholilurrahman, menyampaikan bahwa LKPJ tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi bersama antara eksekutif dan legislatif.
“LKPJ merupakan bentuk pertanggungjawaban tertulis sekaligus wahana untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah sepanjang 2025,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, DPRD menilai penyampaian LKPJ merupakan momentum penting untuk mengkaji capaian kinerja daerah, termasuk mengidentifikasi berbagai catatan yang perlu diperbaiki melalui rekomendasi yang konstruktif.
Sejumlah indikator makro yang dipaparkan dalam laporan tersebut menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pamekasan tercatat mencapai 5,47 persen, dengan angka kemiskinan turun menjadi 12,77 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berada di angka 71,64 dan gini rasio tercatat 0,337.
Di sektor keuangan, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp 2,09 triliun atau 96,83 persen dari target yang ditetapkan. Capaian tersebut ditopang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 99,82 persen serta pendapatan transfer sebesar 96,20 persen.
Adapun realisasi belanja daerah tercatat sebesar 92,75 persen dari total anggaran Rp 2,19 triliun, yang digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan publik.
Selain itu, pemerintah daerah juga mencatat sejumlah capaian prestasi, di antaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), predikat kabupaten sangat inovatif dalam ajang Innovative Government Award (IGA), serta penghargaan Kabupaten Layak Anak kategori Madya.
Meski capaian menunjukkan perkembangan positif, DPRD tetap menekankan pentingnya evaluasi terhadap sejumlah tantangan yang masih dihadapi, termasuk meningkatnya indeks risiko bencana yang mencapai angka 86,50.
Melalui pembahasan lanjutan, DPRD akan menyusun rekomendasi sebagai bentuk tindak lanjut atas LKPJ tersebut, guna memperkuat kualitas perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci dalam memastikan pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, serta berkelanjutan. ig/an
