MALANG, BERITAKATA.id – Eskalasi konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS) dinilai tidak sekadar mengguncang stabilitas kawasan Timur Tengah, tetapi juga membawa efek domino bagi konstelasi geopolitik global. Akademisi dan Dosen Hubungan Internasional Universitas Brawijaya (UB), Abdullah, S.Sos., M.Hub.Int., menyoroti bahwa situasi ini turut menempatkan Indonesia dalam posisi diplomasi yang krusial dan rawan tekanan.
Kondisi tersebut dinilai semakin kompleks menyusul keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace (BoP), dengan Amerika Serikat bertindak sebagai salah satu negara pemimpin. Menurut Abdullah, struktur ini membuat Indonesia rentan diintervensi oleh kekuatan besar.
“Dengan masuknya Indonesia dalam BoP dan Amerika Serikat sebagai leader, Indonesia berada dalam konfigurasi yang rawan tekanan. Indonesia bisa menghadapi tekanan diplomatik, ekonomi, bahkan keamanan untuk menunjukkan keberpihakan,” ungkap Abdullah pada Rabu (4/3/2026).
Ia memaparkan, bahwa Indonesia kini menghadapi dilema diplomasi. Apabila pemerintah dinilai memihak salah satu blok, negara berisiko menghadapi friksi dengan blok lainnya yang dapat berdampak pada hambatan perdagangan, penurunan arus investasi, hingga gangguan kerja sama pertahanan.
Sebaliknya, mengambil langkah yang terlalu defensif juga bukan solusi yang aman bagi status Indonesia sebagai middle power (kekuatan menengah).
“Jika terlalu ambigu, ada risiko Indonesia dinilai kurang berperan dalam menegakkan prinsip hukum internasional dan stabilitas global. Ini bisa mengurangi kredibilitas Indonesia sebagai negara yang selama ini konsisten dengan politik luar negeri bebas dan aktif,” tegasnya.
Di luar arena diplomasi, konflik ini memunculkan ancaman nyata bagi perekonomian domestik. Ketidakstabilan geopolitik yang mengganggu pasokan energi global dapat memicu lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM). Efek gandanya adalah kenaikan harga kebutuhan pokok yang akan langsung memukul daya beli masyarakat.
Dalam jangka menengah, pembengkakan subsidi energi berpotensi memaksa pemerintah melakukan efisiensi anggaran di sektor-sektor esensial, termasuk alokasi dana pendidikan, pengembangan mahasiswa, dan beasiswa.
“Bagi mahasiswa, dampaknya nyata. Biaya transportasi bisa naik, harga kebutuhan pokok meningkat, dan tekanan ekonomi keluarga bertambah,” jelas Abdullah.
Lebih jauh, Abdullah memperingatkan adanya framing atau pembingkaian narasi di ruang publik yang keliru. Konflik yang murni berakar pada masalah politik dan strategis ini kerap disederhanakan menjadi konflik ideologis atau sentimen agama dalam dunia Islam.
Menurutnya, Iran menggunakan Pasal 51 Piagam PBB sebagai dasar legitimasi pembelaan diri atas serangan yang berasal dari fasilitas militer AS di kawasan Teluk. Jika narasi ini dibiarkan bias di masyarakat, ada bahaya laten bangkitnya pemikiran ekstrem dan sel-sel radikal.
“Penting bagi kampus untuk menjelaskan bahwa ini persoalan politik internasional, bukan konflik ideologis semata. Edukasi publik harus dilakukan secara bijaksana agar tidak terjadi polarisasi,” ujarnya.
Melalui fasilitas akademik seperti Iran Corner, UB berupaya konsisten memberikan analisis berbasis data ilmiah. Abdullah memungkas bahwa tantangan riil Indonesia saat ini bukan sekadar memilih pihak, melainkan bagaimana negara tetap mampu menavigasi tekanan demi mendorong stabilitas global yang berpegang teguh pada prinsip bebas aktif.
