PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Seluruh fraksi DPRD Kota Probolinggo menyoroti tingginya belanja pegawai dan rendahnya serapan belanja modal dalam pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2025. Catatan itu disampaikan saat rapat paripurna di ruang sidang DPRD, Senin (29/6/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Dwi Laksmi Syntha Kusumawardhani, didampingi Wakil Ketua I Abdul Mujib dan Wakil Ketua II Santi Wilujeng Prastiyani. Wali Kota dr. Aminuddin, Wakil Wali Kota Ina Dwi Lestari, kepala OPD, dan para camat turut hadir.
Belanja pegawai tembus 47,5% dari APBD
Fraksi Gembira, gabungan Gerindra dan PPP, menjadi fraksi pertama yang menyoroti porsi belanja pegawai sebesar Rp479,29 miliar atau 47,5% dari total APBD. Angka itu dinilai melampaui batas maksimal 30% sesuai UU HKPD Nomor 1 Tahun 2022.
Fraksi yang sama juga mempertanyakan realisasi belanja modal yang hanya 83,89%. Untuk belanja gedung dan bangunan, serapannya baru 66,32% dengan sisa anggaran Rp7,68 miliar. Realisasi belanja urusan pertanahan bahkan hanya 39,7%.
Fraksi lain fokus pada PAD, SiLPA, dan infrastruktur
Fraksi Partai Golkar menyorot belum tercapainya target retribusi daerah 96,45%, besarnya SiLPA, evaluasi OPD yang belum optimal, dan kontribusi APBD terhadap UMKM serta lapangan kerja, meski Pemkot kembali meraih opini WTP dari BPK.
Fraksi PKB meminta Pemkot lebih kreatif menggali PAD lewat optimalisasi retribusi, digitalisasi layanan, dan pengelolaan aset, bukan hanya pajak. PKB juga meminta penjelasan soal kenaikan pos lain-lain PAD yang sah di tengah turunnya retribusi daerah.
PDI Perjuangan mempertanyakan penyebab rendahnya serapan belanja modal, OPD dengan kinerja penyerapan terendah, dan tindak lanjut rekomendasi BPK maupun APIP. Fraksi NasDem menyinggung efektivitas anggaran inflasi, kontribusi dividen BUMD, dan fungsi e-controlling untuk proyek strategis.
Fraksi PKS menekankan infrastruktur. Fraksi ini meminta daftar proyek strategis, penyebab rendahnya belanja modal, dan strategi percepatan penyelesaian.
WTP harus berdampak ke masyarakat, kata DPRD
Ketua DPRD Syntha menegaskan, capaian opini WTP dari BPK tidak cukup dilihat dari sisi administrasi. “Yang banyak ditanyakan bukan hanya soal administrasi WTP, tetapi apa hasil dari WTP itu untuk kemakmuran masyarakat Kota Probolinggo. Masih ada capaian-capaian yang belum terealisasi, terutama dalam pembelanjaan,” ujarnya.
Ia meminta seluruh pertanyaan fraksi dijawab pada paripurna berikutnya agar program daerah sesuai target. DPRD juga membuka ruang komunikasi jika ada kendala.
Pemkot: Tidak ada masalah prinsip lagi
Wali Kota dr. Aminuddin menyatakan semua pertanyaan fraksi akan dijawab resmi pada paripurna selanjutnya. Ia menyebut hasil pemeriksaan BPK 2025 tidak lagi menemukan persoalan prinsip dalam keuangan daerah.
“Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini tidak ada yang prinsip, hanya sebatas teknis. Apa yang dipertanyakan teman-teman fraksi merupakan hal yang wajar,” jelas Aminuddin.
Pemerintah Kota Probolinggo dijadwalkan menyampaikan jawaban wali kota dalam rapat paripurna Rabu (1/7/2026). ig/fat/fa
