MALANG, BERITAKATA.id – Jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang, Jawa Timur terus bertambah. Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Kota Malang, Muhammad Atho’illah, menargetkan kebutuhan sekitar 120 unit SPPG di Kota Malang dapat terpenuhi 100 persen pada tahun 2026 ini.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Atho’illah belum lama ini. Saat ini, jumlah SPPG yang terdata di Kota Malang mencapai 67 unit.
Dari total tersebut, mayoritas dapur MBG sudah mulai memproduksi dan mendistribusikan makanan pada pekan ini.
“Yang beroperasi itu insyaallah sudah 60-an. Kalau kemarin masih 54 atau 56 untuk yang operasional,” ungkap Atho’illah.
Terkait sisa SPPG yang belum beroperasi, Atho’illah menjelaskan bahwa hal tersebut murni karena masalah teknis administrasi dan pendanaan, bukan penolakan atau kendala teknis lapangan.
“Kemungkinan ada yang belum beroperasional itu sekitar empat atau tiga. Biasanya baru penempatan dan masih menunggu anggaran turun,” jelasnya.
Kebutuhan ideal SPPG di Kota Malang mengalami lonjakan menjadi sekitar 120 unit. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan terkait batas maksimal Penerima Manfaat (PM) yang ditanggung oleh satu unit dapur MBG.
“Udah naik kemungkinan (targetnya). Kalau dulu kan 3.000 sampai 4.000 (PM), sekarang kan 2.500 sampai 3.000 (PM). Jadi kebutuhan SPPG-nya sekitar 120-an. Targetnya memang tahun ini sudah insyaallah 100 persen,” papar Atho’illah.
Kecamatan Klojen menjadi salah satu wilayah yang paling disorot karena masih mengalami kekurangan SPPG. Tingginya konsentrasi jumlah sekolah di wilayah Klojen membuat rasio kebutuhan dapur MBG di sana menjadi lebih besar dibandingkan kecamatan lain.
Penambahan target SPPG yang masif ini ternyata memunculkan tantangan baru, yakni kekurangan personel pendamping lapangan dari SPPI. Masifnya target pembangunan SPPG tidak sebanding dengan ketersediaan sumber daya manusia di tingkat daerah.
“Kekurangan (personel). Ini kami dari BGN (Badan Gizi Nasional) sendiri untuk Jawa Timur, ambilnya dari provinsi lain, luar Jawa kemungkinan. Sudah defisit karena target SPPG-nya yang banyak,” terang Atho’illah. ig/nn
