PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo merespons keluhan masyarakat.
Melalui Komisi III, DPRD mencari solusi atas permasalahan banjir tahunan yang kerap menghantui warga Dusun Banger, Desa Opo-Opo, Kecamatan Krejengan.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat Banggar pada Rabu (28/1/2026), Komisi III mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari UPT SDA Provinsi Jawa Timur, Dinas PU Pengairan, BPBD, hingga perwakilan tokoh masyarakat.
Hasilnya, sebuah kesepakatan konkret lahir untuk mengakhiri penderitaan warga akibat luapan air.
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Probolinggo, Muhammad Al-Fatih, menegaskan pihaknya tidak ingin hanya sekadar berwacana. Koordinasi intensif dengan Pemerintah Provinsi telah membuahkan hasil nyata berupa rencana normalisasi sungai yang akan dimulai dalam waktu dekat.
“Kami sudah berkomitmen dengan UPT SDA Provinsi. Besok, Kamis, tim teknis dan operator akan langsung melakukan survei lapangan. Target kami, minggu depan alat berat sudah turun ke Dusun Banger untuk memulai pengerukan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Fatih tersebut.
Normalisasi ini akan mencakup pendalaman alur sungai dan pembuatan tanggul alami dari tanah hasil galian. Selain itu, Komisi III juga mendorong peninggian jembatan setempat guna memastikan kapasitas sungai mampu menampung debit air saat intensitas hujan tinggi.
Tak hanya fokus pada penanganan darurat, DPRD Kabupaten Probolinggo juga membidik akar permasalahan melalui evaluasi tata ruang.
Gus Fatih menyoroti adanya indikasi pelanggaran pemanfaatan sempadan sungai dan alih fungsi lahan hutan yang memicu pendangkalan.
“Kami akan berkoordinasi dengan BPN dan Satpol PP untuk menertibkan sempadan sungai. Fungsi tanah pengairan harus dikembalikan. Tidak boleh ada bangunan atau tanaman yang menghambat laju air, karena ini demi kepentingan bersama dan keselamatan warga,” tegas Al-Fatih.
DPRD Kabupaten Probolinggo memastikan akan terus mengawal proses ini hingga tuntas.
“Memastikan setiap warga dapat tidur dengan tenang tanpa rasa was-was saat hujan turun,” pungkas Al-Fatih.
Langkah proaktif DPRD ini mendapat dukungan penuh dari eksekutif. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Probolinggo, Oemar Sjarief, mengapresiasi pembagian tugas lintas instansi yang dipandu oleh DPRD.
Menurut Oemar, kolaborasi ini adalah kunci efektivitas penanggulangan bencana di daerah.
Di sisi lain, warga Dusun Banger menyambut positif rencana ini dan menyatakan kesiapannya mendukung operasional alat berat di lapangan.
Semangat gotong royong antara legislatif, eksekutif, dan masyarakat ini diharapkan menjadi akhir sengketa lahan sempadan demi terwujudnya lingkungan yang bebas banjir. ig/fa
