MALANG, BERITAKATA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang memacu optimalisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di penghujung tahun 2025. Hingga pertengahan Desember, realisasi pajak daerah secara keseluruhan telah mencapai 99,8 persen, namun sektor PBB masih menjadi catatan khusus karena adanya penurunan jumlah kelurahan yang memenuhi target 100 persen.
Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memberikan penekanan serius kepada seluruh jajaran kewilayahan, terutama Camat dan Lurah. Ia menyoroti tajam merosotnya performa kelurahan dalam mencapai target PBB dibandingkan tahun sebelumnya.
“Yang tahun kemarin itu yang 100 persen itu jumlahnya 38 (Kelurahan), sekarang berkurang jauh. Yang target tercapai hanya beberapa itu saja, yang malah ada yang lebih dari 100 persen. Tetapi yang banyak dari Kelurahan (belum tercapai), itu yang jadi penekanan saya,” ujar Wahyu Hidayat pada Kamis (18/12/2025) usai menghadiri kegiatan Gebyar Sadar Pajak.
Wahyu menegaskan bahwa penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui PBB sangat penting di tengah berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, kurangnya capaian target pendapatan dapat berisiko mengganggu keberlanjutan program-program prioritas yang telah disusun pemerintah.
“PBB itu kan kita ini sedang menggali PAD, karena dana transfer daerah sudah terkurangi. Berarti kan kita harus lebih giat lagi terkait dengan PAD. Jadi saya memberi penekanan itu kepada Camat dan Lurah untuk bisa lebih naik lagi,” tegasnya.
Menanggapi sisa waktu yang kurang dari dua minggu, Wahyu akan mengevaluasi menyeluruh terhadap kinerja para Lurah dan Camat.
“Ya kita evaluasi selama ini kemarin sudah bisa sampai dengan 38 Kelurahan 100 persen, tapi sekarang kok tidak. Nah itu yang harus kita evaluasi dan kita lihat kekurangannya di mana. Sisa waktu 12 hari menuju akhir tahun ini untuk dioptimalkan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, mengungkapkan bahwa secara administratif, dari total 57 kelurahan yang ada di Kota Malang, sebanyak 52 kelurahan tercatat belum mencapai target 100 persen. Hal ini berbanding terbalik dengan kondisi tahun 2024 lalu yakni terdapat 38 kelurahan mampu melunasi target pajak mereka.
“Tahun lalu 37 atau 38 yang lunas, sekarang tadi kan hanya 52 yang belum lunas, hanya 5 saja yang terpampang tadi (yang sudah lunas),” kata Handi.
Secara nominal, Handi merinci bahwa target PBB tahun 2025 ini berada di angka Rp 73 miliar, sementara realisasi saat ini baru menyentuh Rp 71 miliar. Terdapat kekurangan sekitar Rp 2 miliar yang harus dikejar dalam sisa waktu 12 hari sebelum tahun anggaran berakhir.
“Kalau PBB kurang Rp 2 miliar, reklame kurang Rp 2 miliar. Realisasi (total pajak) 99,8 persen dari target. Kurang 0,2 persen itu. Kami optimis bisa selesaikan, masih ada 12 hari lagi,” jelasnya.
Pemkot Malang menilai bahwa untuk mencapai target PBB merupakan kolaborasi lintas sektor, terutama peran perangkat di tingkat wilayah bawah.
Bapenda mengevaluasi bahwa distribusi data wajib pajak yang belum membayar diharapkan diberikan secara detail hingga tingkat RT/RW, namun efektivitas eksekusinya di lapangan masih perlu dipertanyakan.
“PBB itu kan kolaborasi semua pihak ya, terutama perangkat wilayah. Bagaimana dalam setiap kesempatan menghimbau warga untuk selalu bayar, mengecek mana yang belum, karena setiap bulan kami berikan data itu. Bahkan kami berikan juga by name yang belum bayar, supaya didistribusikan ke masing-masing RT, ke RW,” tutur Handi Priyanto.
Handi juga menyoroti perlunya koordinasi yang lebih matang saat Bapenda melakukan jemput bola di wilayah. Ia menyayangkan jika upaya jemput bola tidak didukung dengan sosialisasi maksimal dari pihak kelurahan.
“Kegiatan itu lebih optimal manakala H-2, H-3 Lurahnya woro-woro ke warga, jadi tidak dadakan, jadi kurang. Karena jadwal kan sudah kami berikan secara jauh hari kan. Maka di situlah perlu kolaborasi yang bagus dengan teman-teman di wilayah,” imbuhnya.
