MALANG, BERITAKATA.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang melalui Dinas Perhubungan (Dishub) mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar pada APBD 2026 untuk penerapan skema Buy The Service (BTS). Program ini akan memanfaatkan Angkutan Kota (Angkot) yang ada sebagai moda transportasi pelajar sekaligus feeder (angkutan pengumpan).
Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan bahwa anggaran tersebut murni dialokasikan untuk subsidi layanan operasional, bukan untuk peremajaan armada. Melalui skema BTS, pemerintah daerah tidak memberikan uang tunai kepada sopir perorangan, melainkan membeli layanan melalui badan hukum.
“Skemanya menggunakan Buy The Service, artinya kita membeli layanan dari angkutan kota. Mereka harus membentuk kelompok dalam bentuk koperasi atau badan usaha. Kita tidak bisa langsung memberikan subsidi kepada angkutan (perorangan), jadi harus melalui koperasi,” ujar Widjaja pada Selasa (2/12/2025).
Program ini merupakan konversi dari layanan transportasi pelajar yang sebelumnya dikelola oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud). Armada sekolah yang terdiri dari 9 unit elf dan 6 bus sekolah akan digantikan dengan memberdayakan sekitar 80 unit angkot.
Widjaja menegaskan bahwa langkah ini diambil untuk menghidupkan kembali ekosistem angkot di Kota Malang.
“Anak sekolah yang kemarin difasilitasi armada Dikbud nanti dikonversi ke angkutan kota eksisting. Harapannya angkot bisa hidup kembali. Kami sudah berhitung konsepnya, termasuk pengaturan re-routing yang menjadi bagian dari feeder nanti,” tambahnya.
Anggaran Rp 1,9 miliar tersebut akan menanggung biaya operasional kendaraan, seperti Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya perjalanan harian sopir. Widjaja menggarisbawahi bahwa anggaran ini secara administratif masuk dalam pos layanan feeder.
“Anggaran Rp 1,9 miliar itu satu kode rekening, intinya untuk feeder. Bukan hanya untuk anak sekolah saja (secara administrasi), tetapi implementasinya untuk itu,” jelas pria yang akrab disapa Jaya tersebut.
Saat ini, Dishub Kota Malang tengah fokus pada tahap persiapan, khususnya memfasilitasi para sopir angkot untuk membentuk badan hukum atau koperasi sebagai syarat mutlak.
Terkait target pelaksanaan, Jaya optimis program ini dapat berjalan pada awal tahun 2026 mendatang. Ia berharap, angkot pelajar ini tidak hanya membantu mobilitas siswa secara gratis, tetapi juga menjadi embrio integrasi transportasi publik di Malang Raya, khususnya sebagai penunjang konektivitas dengan layanan Trans Jatim.
“Saat ini masih persiapan, membentuk yang namanya koperasi-koperasi. Paling lambat kita usahakan di tahun 2026. Awal-awal, mudah-mudahan Februari sudah jalan,” ungkap Widjaja. ig/nn
