MALANG, BERITAKATA.id – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mendorong pemanfaatan strategis Kawasan Kayutangan Heritage sebagai etalase utama bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari seluruh penjuru Kota Malang.
Ia juga mengusulkan pembentukan Klinik UMKM di setiap kelurahan untuk mendiagnosa dan memberi solusi konkret bagi para pelaku usaha.
Gagasan ini disampaikannya dalam acara Penguatan Serta Peningkatan Ekonomi Kreatif dan UMKM Dalam Mendukung Program Dasa Bakti Wali Kota Malang di Ballroom Singasari, Alana Hotel, Senin (10/11/2025).
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua I DPRD Kota Malang, H. Abdurrahman dan Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono. Acara ini dihadiri juga para peserta dari 180 pelaku UMKM, dan terdapat beberapa stan UMKM yang berjualan.
Dalam paparannya, Amithya menyoroti potensi besar Kayutangan Heritage yang kini menjadi ikon pariwisata baru dan sukses menarik animo wisatawan lokal, luar kota, hingga mancanegara.
“Bapak Ibu tau enggak ikon pariwisata kita yang sangat luar biasa saat ini apa? Iya Kayutangan Heritage. Animo masyarakat, enggak hanya dari Kota Malang, tapi juga luar kota, bahkan turis luar negeri, berdatangan ke situ,” ujar Amithya pada Senin (10/11/2025).
“Sebetulnya kita bisa memanfaatkan Kayutangan Heritage ini sebagai etalase UKM,” lanjutnya.
Amithya mengungkapkan bahwa dirinya telah berkeliling ke berbagai kelurahan dan kecamatan di Kota Malang bersama anggota dewan lainnya, untuk membahas komoditi dan pertumbuhan UMKM.
Ia menekankan bahwa wisatawan yang datang ke Kayutangan Heritage paling utama juga mencari buah tangan yang praktis. Oleh karena itu, ia telah menyarankan kepada camat setempat agar pengembangan Kayutangan Heritage tidak hanya fokus di sisi selatan, tetapi juga sisi utara, dengan poin penting harus ada etalase UKM dari seluruh Kota Malang.
Ia juga meminta seluruh camat dan lurah untuk bisa menangkap produk-produk potensi lokal yang memiliki kualitas dan mampu bersaing. Ia mencontohkan gelang yang dikenakannya merupakan kerajinan tangan asal Bali dengan bahan benang yang jarang ditemukan di pasaran.
“Ini (produk-produk UMKM Kota Malang) adalah ide-ide yang luar biasa yang bisa menjadi salah satu komoditi untuk Kota Malang. Pak Camat, Pak Lurah, Bu Lurah harus bisa menangkap hal ini. Kemudian mengawinkan potensi yang ada di Kota Malang dengan potensi di Kecamatan Blimbing dan di masing-masing kelurahan,” serunya.
Amithya juga mengapresiasi UMKM yang sudah mulai menggunakan katalog. Ia mendorong semua pelaku usaha di seluruh Kecamatan Blimbing untuk memiliki portofolio atau katalog digital.
“Alangkah baiknya apabila Kecamatan Blimbing, masing-masing kelurahan punya portofolio, punya katalog dari masing-masing UKM. Sehingga ketika ada event, kita udah enak gitu ya, seperti punya guide book,” katanya.
Amithya juga menekankan adanya perubahan pola pikir atau mindset kepada para pelaku UMKM. Ia meminta agar para pelaku usaha tidak lagi menganggap bisnisnya sekadar usaha rumahan atau sampingan untuk mengisi kesibukan.
“Mindset ini akan mempengaruhi bagaimana cara para pelaku UKM ini memperlakukan produknya. Mulai dari manajemen keuangan, pengelolaan usaha, branding, pemasaran, pemilihan sasaran customer dan lain sebagainya,” jelasnya.
Menurutnya, mindset tersebut membuat usaha tidak digarap serius. Menurutnya, para pelaku UMKM harus memiliki pemikiran visioner dalam mengembangkan usahanya.
“Apa yang kemudian dipunya, apa yang dihasilkan itu ide yang tiada tara loh, dan itu mahal, ide itu mahal. Nah ini harus bisa kemudian dikemas dengan baik,” katanya.
Berdasarkan aspirasi yang telah diserapnya di berbagai kelurahan mengenai pengembangan UMKM, Amithya merekomendasikan Klinik UMKM sebagai solusi kepada Diskopindag Kota Malang.
“Saya berharap di setiap event yang ada di setiap kelurahan itu munculkan Klinik UKM. Datangkan Diskopindag untuk memberikan Klinik UKM,” usulnya.
Fungsi klinik ini, lanjutnya, adalah untuk memeriksa kondisi UMKM.
“Jadi tau, oke satu UKM diperiksa nih, apa nih penyakit kronisnya, obatnya apa, gimana caranya menyembuhkan, gimana supaya kondisinya prima. Ini perlu dilakukan,” paparnya.
Ia menyarankan agar Klinik UMKM ini dapat dikawinkan dengan kegiatan yang sudah ada di kelurahan, seperti Pasar Murah. Tujuannya agar UMKM mendapat solusi dari pemerintah, sekaligus membuka perspektif masyarakat akan peluang usaha.
Amithya juga menyoroti Kota Malang yang belum memiliki peraturan daerah (Perda) tentang pemberdayaan UMKM. Menurutnya, hal ini menyebabkan langkah-langkah perangkat daerah belum komprehensif dan tidak bisa menyasar hingga ke akar rumput atau grassroot.
“Karena saya melihat mungkin peningkatan kapasitas, pendampingan dari dinas itu hanya sebatas, yaudah yang penting kita tingkatkan kapasitas abis itu selesai. Jadi sustainable nya atau keberlanjutannya nggak ada,” kritiknya.
Oleh karena itu, ia mengajak para pelaku UMKM untuk sering berkumpul dan berdialog. Ia juga menawarkan diri untuk diajak agar bisa mendengar langsung keluhan dalam menghadapi tantangan ekonomi ke depan.
Terkait akses permodalan, Amithya menyoroti BPR Tugu Artha yang bisa dimanfaatkan para pelaku UMKM. Namun, ia mengungkap fakta terkait BUMD milik Pemkot Malang tersebut.
“Jujur, mereka (BPR Tugu Artha) juga kesulitan mengedarkan kredit sampai-sampai harus dititipkan ke perbankan yang lain. Nah, ini kan sayang ya,” ungkapnya.
Ia pun akan menyarankan BPR Tugu Artha untuk datang dalam setiap kegiatan di kelurahan.
“Mestinya kan UKM-UKM itu bisa menangkap atau bisa dijaring oleh BPR Tugu Artha. Karena BPR Tugu Artha diharapkan bisa memfasilitasi warga Kota Malang,” pungkasnya.
