PROBOLINGGO, BERITAKATA.id — Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Bapelitbangda menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Kegiatan tersebut berlangsung di Auditorium Madakaripura, lantai 5 Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (24/7/2025), dihadiri lebih dari 200 peserta dari berbagai unsur seperti pemerintah daerah, perangkat daerah, LSM, akademisi, masyarakat sipil, dan pelaku usaha.
Dalam sambutannya, Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) M. Sjaiful Effendi menyampaikan bahwa Musrenbang ini bertujuan menyerap aspirasi publik dan menyelaraskan visi misi kepala daerah terpilih dengan kebijakan nasional dan provinsi.
Sjaiful menegaskan, forum ini juga menjadi ruang untuk menguji arah kebijakan dan strategi pembangunan selama lima tahun ke depan secara transparan dan inklusif.
RPJMD 2025–2029 mengacu pada RPJP Daerah Kabupaten Probolinggo 2025–2045 dan berorientasi pada pembangunan SAE: Sejahtera, Amanah, Religius, dan Eksis Berdaya Saing.
Tantangan pembangunan di Kabupaten Probolinggo cukup kompleks, di antaranya tingginya angka kemiskinan, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), belum meratanya infrastruktur dasar, serta rendahnya kualitas layanan publik. Masalah fiskal, risiko bencana, dan kapasitas tata kelola pemerintahan juga menjadi perhatian.
“Masukan dari forum ini akan digunakan untuk menyempurnakan rancangan akhir RPJMD sebelum diajukan ke DPRD,” ujar Sjaiful.
Bupati Probolinggo Gus dr. Mohammad Haris menyatakan, Kabupaten Probolinggo seharusnya tidak berada di posisi sebagai salah satu daerah termiskin di Jawa Timur. Pasalnya, daerah ini memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, mulai dari surplus padi, potensi kopi, hingga keberadaan tujuh danau yang menjadi kekayaan daerah.
Namun, Gus Haris menilai masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, seperti memperbaiki mentalitas birokrasi dan pola pikir masyarakat. Ia menargetkan, tahun 2026 akan terjadi lompatan besar dalam pembangunan.
“Kendati fiskal daerah terbatas dan permasalahan infrastruktur seperti jalan rusak serta pengelolaan sampah menjadi perhatian utama, Pemkab akan memperkuat kolaborasi dengan kementerian, investor, dan perusahaan CSR melalui pembentukan satgas khusus, seperti Satgas Kemiskinan, Satgas IPM, dan Satgas Infrastruktur,” tegas Gus Haris.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Provinsi Jawa Timur Andhika Pratama Herlambang menekankan pentingnya evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai bahan perbaikan RPJMD. Ia menyebut, meski perekonomian Kabupaten Probolinggo meningkat, angka kemiskinan juga masih tinggi dan sektor-sektor lain perlu diperbaiki.
Ketua DPRD Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menambahkan, proses penyusunan RPJMD sempat mengalami tantangan, namun kini berjalan lebih baik berkat kerja sama legislatif dan eksekutif.
Menurut Oka, dokumen ini bukan sekadar formalitas, melainkan menjadi tolok ukur keberhasilan kepala daerah dalam menjalankan visi-misi.
“Seluruh kegiatan perangkat daerah harus merujuk pada isi RPJMD agar pembangunan berjalan sesuai target dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam penanganan jalan rusak, irigasi, dan pengelolaan sampah,” tutur Oka. ig/fat/fa
