MALANG,BERITAKATA.id – Para anggota DPRD Kota Malang mengunjungi Kantor PT Pertamina Patraniaga Malang di Jalan Halmahera, Kota Malang pada Jumat (14/2/2025). Hasilnya, stok elpiji jelang Ramadan 2025 dipastikan aman saat ini.
Para anggota dewan berdiskusi dengan pihak Pertamina. Hadir dalam kegiatan tersebut anggota dewan lainnya seperti Abdul Wahid, Kristina Yanuarti, Fathol Arifin dan lainnya. Para anggota dewan juga melanjutkan kegiatannya meninjau salah satu pangkalan di Mergosono.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita mengatakan, kunjungan kerja ini juga untuk menindaklanjuti temuan adanya pangkalan yang menjual elpiji 3 kilogram di Kecamatan Kedungkandang mengalami kekosongan.
Namun, hal tersebut oleh pihak Pertamina telah ditindaklanjuti dan saat ini kondisinya lancar kembali.
“Tapi kalau di empat kecamatan yang lainnya relatif stabil. Hanya satu kecamatan kemarin yang jadi temuan kami itu di gedung gandang khususnya. Kebetulan kok agak sulit gitu, tapi sudah lancar kembali,” kata Amithya, Jumat (14/2/2025).
Terkait dimungkinkan adanya Peraturan Daerah (Perda) guna mengawasi distribusi dan pemakaian elpiji 3 kilogram di masyarakat, pihaknya masih mempertimbangkannya terlebih dahulu.
“Tadi juga sempat disampaikan, dicontohkan bahwa di tempat lain ada perda. Jadi nanti akan menjadi salah satu highlight kami, hasil dari fenomena yang terjadi beberapa hari ini di Kota Malang. Sehingga itu menjadi pertimbangan juga untuk kami, apakah itu memang sekiranya sangat krusial untuk dimiliki Kota Malang atau bagaimana,” ungkapnya.
Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji mengatakan, bahwa di Malang Raya selama bulan Ramadan kedepan diperkirakan akan ada peningkatan konsumsi elpiji sekitar empat persen.
Pihaknya akan terus melakukan pengawasan, terutama distribusi elpiji 3 kilogram di Kota Malang dengan harapan masyarakat tidak susah mendapatkannya.
“Artinya dengan kondisi nanti setiap tahun pasti naik empat persen di Ramadan, itu pasti nanti disampaikan kalau secara angka-angka pasti defisit di akhir tahun. Itu akan menjadi perhatian kami, khususnya nanti kita koordinasi dengan pemerintah kota,” kata Bayu.
Senada, terkait Perda Kota Malang tentang pengawasan elpiji, dia mengatakan perlu dipertimbangkan terlebih dahulu. Selain itu, juga perlu belajar ke daerah lainnya yang sudah memiliki Perda seperti itu.
“Untuk sanksi tidak tepat sasaran penggunaan dan segala macem memang belum kuat seperti itu, cuma nanti kita perlu belajar di beberapa tempat yang sudah ada Perda, plus – minusnya seperti apa,” katanya.
“Karena namanya elpiji 3 kilogram itu kan sesuatu yang sekarang itu kebutuhan dasar masyarakat. Artinya jangan sampai juga Perda ini malah menjadi bumerang ataupun menjadi keresahan di masyarakat,” sambungnya. nn/adv
