PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – PNS dan aparatur sipil negara (ASN) harus hati-hati di masa Pilkada. Sebab, sanksi berjenjang menanti jika terbukti tidak netral.
Pj Wali Kota Probolinggo M. Taufik Kurniawan menyiapkan sanksi bagi ASN yang tidak netral jelang Pilkada 2024.
Itu dia sampaikan dalam Deklarasi Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pilkada serentak 2024 digelar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Probolinggo di Paseban Sena, Selasa (15/10/2024).
“ASN, TNI dan Polri netral harga mati. Ada sanksi jika tidak netral. Kami tekankan dan tegakkan disiplin. Untuk menjaga netralitas ASN dan TNI, Polri. Sanksi berjenjang tergantung pelanggaran. Mulai dari mutasi jabatan, hingga pemberhentian sebagai ASN jika terbukti,” tegasnya.
Meski sejauh ini tidak ada laporan ketidaknetralan ASN, Taufik memantau dan berkoordinasi dengan Bawaslu untuk mengecek ASN yang tidak netral.
Taufik menyampaikan beberapa pesannya kepada seluruh ASN, TNI dan Polri serta penyelenggara Pemilu agar menjaga netralitas demi terciptanya Pilkada yang aman, damai, berkualitas dan bermartabat. Terus menjalin sinergitas dengan semua unsur pengamanan dalam mendukung pelaksanaan tugas serta senantiasa meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam bentuk apapun agar terdeteksi secara dini.
“Jaga netralitas kita sebagai aparatur pemerintah, tetap pegang teguh amanah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai pelayan masyarakat. Saya minta kepada pimpinan perangkat daerah untuk kembali mengingatkan personilnya di bawahnya, sampaikan deklarasi tadi. Bila perlu lakukan apel, berikan arahan melalui surat edaran atau nota dinas untuk menjaga netralitas,” tandasnya. ig/fa
