Ketua DPRD Kota Malang Soroti Evaluasi Program RT Berkelas

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

MALANG, BERITAKATA.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang secara tegas menyoroti perlunya evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan program RT Berkelas yang menjadi salah satu visi dan misi utama Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat bersama Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin. Sorotan ini mengemuka setelah legislatif mendapati berbagai catatan kritis dan persoalan teknis di lapangan yang perlu segera dibenahi oleh pemerintah kota.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa desakan evaluasi tersebut telah disampaikan secara resmi oleh pihak dewan ketika pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Menurutnya, program andalan tersebut harus mendapat perhatian secara rinci, terutama dalam memetakan rukun tetangga atau RT yang memiliki berbagai kendala dalam menerima program bantuan pemerintah.

“Ketika rapat KUA PPAS, kami sudah sampaikan bahwa eh baiknya RT Berkelas itu betul-betul diperhatikan secara detail lagi, mana-mana RT yang memang sekiranya agak banyak kendala untuk menerima program-program dan lain sebagainya,” ujar Amithya saat memberikan keterangan pada Senin (9/11/2026).

Amithya mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan beberapa permasalahan di lapangan yang bersumber dari usulan program RT Berkelas, seperti berkaitan dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU). Menurutnya, berbagai hambatan tersebut sempat menjadi bahan pembahasan yang cukup hangat antara legislatif dan eksekutif.

Masalah-masalah yang muncul pada tahun sebelumnya dinilai berakar dari usulan RT Berkelas terkait PSU yang belum terpetakan secara matang.

“Karena kemarin kan memang beberapa permasalahan muncul kaitannya dengan PSU misalkan. Ini kan muncul kenapa jadi banyak banget di tahun kemarin permasalahan itu muncul, ya karena ada usulan RT Berkelas yang kaitannya dengan PSU itu tadi gitu, sehingga ini menjadi satu pembahasan yang lumayan hangat,” terangnya.

Lebih lanjut, Amithya berharap persoalan-persoalan tersebut dapat segera diselesaikan oleh jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Malang sebagai pekerjaan rumah yang mendesak. DPRD juga menekankan agar pelaksanaan program RT Berkelas ke depannya, termasuk dalam penyusunan kamus program untuk kebijakan tahun 2028, dirancang dengan pemetaan yang jauh lebih ketat dan rigid.

Langkah ini dinilai krusial agar program yang dikucurkan benar-benar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya secara optimal oleh masyarakat luas tanpa menimbulkan masalah baru.

“Itu berharap kami juga menjadi sebuah PR yang segera bisa diselesaikan oleh pemerintah kota, sehingga harapan kami di dalam program RT Berkelas ini berkenaan juga dengan seluruh kebijakan-kebijakan yang akan disusun nanti berikutnya di 2028 untuk kamusnya ya, itu bisa disesuaikan dan pemetaannya lebih rigid lagi gitu. Jadi tepat sasaran, gitu,” tambahnya.

Ketika disinggung mengenai evaluasi jalannya program RT Berkelas pada tahun 2026 berjalan ini, Amithya menyoroti perlunya untuk merapikan berbagai detail administratif dan teknis. Ia memberikan contoh terkait pengadaan barang seperti meja, kursi, dan tenda yang kerap terkendala masalah penyimpanan di tingkat RT, yang menunjukkan adanya aspek-aspek perencanaan yang sempat terlewatkan dalam pelaksanaannya.

“Ya pastinya kan kemudian ada susunan surat apa namanya kaitannya tentang instruksi untuk merapikan seluruh detailnya gitu kan, misalkan kalau misalkan ngusulin kursi, meja, tenda, kalau enggak punya tempat penyimpanan enggak bisa, kayak gitu. Artinya kan ada hal-hal yang terlewat,” jelas Amithya.

Oleh karena itu, DPRD Kota Malang mendesak agar pemerintah kota mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan program tersebut. Amithya menegaskan bahwa kejadian serupa tidak boleh terulang pada masa mendatang agar tidak sampai merepotkan warga, menimbulkan kesulitan administrasi, serta memastikan program benar-benar tepat sasaran dan efektif bagi masyarakat.

“Nah ini harus kita evaluasi. Jangan sampai nanti pelaksanaan berikutnya itu masih ada hal-hal yang terlewat yang kemudian akhirnya merepotkan masyarakat, mempersulit, kemudian tidak tepat sasaran. Itu sih harapan kita,” pungkasnya. (NP/ FAS)

Reporter: Nugraha Perdana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *