MALANG, BERITAKATA.id – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang terus memperketat pengawasan peredaran rokok ilegal di wilayah Malang Raya melalui serangkaian operasi gabungan bersama pemerintah daerah serta penindakan skala besar terhadap barang bukti hasil tembakau. Kepala KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, Johan Pandores, menyampaikan bahwa langkah penegakan hukum ini merupakan bentuk komitmen berkelanjutan untuk melindungi masyarakat dari produk ilegal sekaligus mengamankan penerimaan negara dari sektor cukai.
Pengetatan pengawasan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan operasi gabungan di tingkat pengecer yang menyasar toko-toko kelontong di wilayah Kota Batu dan Kota Malang. Pada Selasa, 3 November 2026, petugas gabungan menyisir sejumlah toko di Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Batu, dan menemukan 14 bungkus atau 280 batang rokok tanpa pita cukai jenis Sigaret Kretek Mesin serta Sigaret Putih Mesin.
Kegiatan pengawasan berlanjut pada Rabu, 4 November 2026, dengan menyisir pertokoan di empat kecamatan di Kota Malang, yakni Kedungkandang, Sukun, Blimbing, dan Klojen, yang berhasil mengamankan 1.461 bungkus atau 28.916 batang rokok ilegal. Total keseluruhan dari operasi pasar selama dua hari tersebut menyita 1.475 bungkus atau 29.196 batang barang kena cukai ilegal dengan estimasi nilai barang mencapai Rp43.696.860 dan potensi kerugian negara sebesar Rp21.984.696 yang berhasil diselamatkan.
“Pengawasan hingga tingkat penjualan harus terus digencarkan agar peredaran barang kena cukai ilegal dapat ditekan secara maksimal langsung dari akarnya, sekaligus mendorong kesadaran para pedagang agar tidak memperjualbelikan produk tanpa pita cukai,” ujar Johan Pandores pada Rabu, 11 November 2026.
Ia menekankan bahwa pengamanan menyasar puluhan ribu batang rokok dari pertokoan eceran merupakan upaya kehadiran petugas di lapangan.
“Sinergi yang kami bangun bersama Pemkot Malang dan Pemkot Batu dalam operasi gabungan ini terbukti efektif menjangkau titik-titik penjualan yang sebelumnya belum tersentuh. Kami ingin memastikan tidak ada ruang bagi rokok ilegal untuk beredar di masyarakat,” kata Johan Pandores.
Selain operasi pasar di tingkat pengecer, Bea Cukai Malang juga mengumumkan hasil penindakan besar-besaran yang ditetapkan sebagai Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) dari hasil operasi dalam kurun waktu bulan Juni hingga September 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa, 10 November 2026, dengan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Malang serta Aparat Penegak Hukum setempat.
Berdasarkan Surat Persetujuan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara DJKN Nomor S-304/MK/KN.4/2026 dan Nomor S-305/MK/KN.4/2026 tertanggal 20 Oktober 2026, total barang bukti rokok ilegal yang berhasil diamankan mencapai 3.278.852 batang dengan nilai fantastis sebesar Rp4.911.093.620 serta potensi kerugian negara yang berhasil dicegah mencapai Rp2.471.222.632.
“Pelaksanaan atas hasil penindakan 3,2 juta batang rokok ilegal ini adalah wujud nyata transparansi dan akuntabilitas kami kepada publik mengenai penyelesaian barang hasil penindakan yang telah mendapatkan persetujuan persetujuan dari DJKN,” ungkap Johan Pandores.
Pelaksanaan penindakan ini didanai melalui alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2026 sebagai wujud nyata sinergi lintas sektoral dalam penegakan hukum. Johan Pandores menambahkan bahwa pengungkapan jutaan batang rokok ilegal tersebut tidak terlepas dari soliditas kerja sama antara Kanwil DJBC Jawa Timur II, pemerintah daerah, jajaran penegak hukum, serta dukungan aktif dari masyarakat dan rekan-rekan media massa.
“Penindakan barang kena cukai ilegal ini merupakan manifestasi nyata dari sinergi dan kolaborasi yang kuat antarinstansi, serta bentuk akuntabilitas tugas pengawasan yang didukung penuh oleh pemanfaatan dana bagi hasil cukai,” tegasnya.
Pihak Bea Cukai Malang mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat dan pelaku usaha industri hasil tembakau agar senantiasa menjalankan aktivitas perniagaan secara resmi dan sesuai aturan yang berlaku. Pihaknya menegaskan kemudahan regulasi yang ditawarkan bagi para pelaku usaha legal.
“Kami mengimbau seluruh masyarakat dan pedagang untuk menjalankan usaha secara resmi serta tidak menjual maupun membeli rokok ilegal. Pengurusan izin usaha industri hasil tembakau dapat diperoleh di Kantor Bea Cukai tanpa dipungut biaya sepeser pun. Mari bersama-sama kita jaga peredaran barang kena cukai yang tertib agar penerimaan negara tetap optimal,” tutur Johan Pandores. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana
