MALANG, BERITAKATA.id – Alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) Kota Malang untuk tahun anggaran 2026 dipastikan mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Menyikapi kondisi tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyatakan akan melakukan evaluasi dan mengupayakan optimalisasi penguatan dana pendidikan tersebut pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026 apabila diperlukan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menjelaskan bahwa penyusutan dana BOSDA ini tidak terlepas dari kondisi makro keuangan daerah. Berkurangnya dana dari pusat berdampak langsung pada sejumlah pos pembiayaan di tingkat daerah.
“Kami cukup prihatin atas mengecilnya anggaran Bosda. Memang terjadi penurunan Transfer Keuangan Daerah (TKD) sehingga beberapa anggaran terkurangi,” ungkap Asmualik, Senin (9/3/2026).
Mengenai proses pengesahan APBD 2026 yang seolah menyetujui pemotongan tersebut, Asmualik meluruskan bahwa hal itu bukan keputusan sepihak dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang, melainkan hasil kajian menyeluruh bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Proses pembahasan memang dengan TAPD, tapi prosesnya itu pemerintah mengkaji dulu pendapatan daerah yang diterima, kemudian dikomunikasikan dengan OPD-OPD, setelah itu kami bahas bersama,” jelas Asmualik.
Kondisi merosotnya angka transfer daerah tersebut, lanjut Asmualik, membuat tim anggaran harus melakukan rasionalisasi yang berdampak pada sektor pendidikan.
“Dengan menurunnya transfer daerah itu memang agak sulit untuk menata anggaran, hingga ada beberapa pos yang berkurang seperti untuk pendidikan,” tambahnya.
Meski demikian, pihak legislatif memastikan tidak akan tinggal diam. Komisi D DPRD Kota Malang akan turun ke lapangan untuk melihat langsung imbas penyusutan dana operasional ini terhadap keberlangsungan sekolah.
Asmualik juga secara terbuka meminta partisipasi aktif masyarakat dan pihak sekolah untuk memberikan laporan.
“Kami akan memantau dampaknya dari penurunan ini terhadap proses pendidikan di Kota Malang. Masukan dari masyarakat sangat kami harapkan sehingga memiliki alasan kuat untuk bisa diusahakan di anggaran perubahan,” tegasnya.
DPRD berharap kualitas pendidikan tidak menjadi korban dari efisiensi anggaran ini.
“Kami berharap penurunan ini tidak mempengaruhi pelayanan dan mutu pendidikan di Kota Malang,” imbuh Asmualik.
Sebagai langkah konkret ke depan, DPRD Kota Malang menargetkan adanya optimalisasi pendapatan daerah untuk melakukan penguatan dana BOSDA di pertengahan tahun nanti.
“Nanti kita akan evaluasi dampak dari penurunan ini, mudah-mudahan pendapatan PAD (Pendapatan Asli Daerah) nya bisa kita naikkan, sehingga bisa dipakai untuk penguatan di anggaran perubahan,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang memastikan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada tahun 2026 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2025. Penurunan alokasi ini terjadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap postur anggaran pemerintah daerah.
Kepala Dikbud Kota Malang, Suwarjana, membenarkan adanya penyusutan anggaran operasional pendidikan tersebut saat ditemui pada Senin (9/3/2026).
“Iya, ada penurunan karena anggarannya juga turun. Kalau kami kan menyesuaikan anggaran dari pemerintah daerah,” ujar Suwarjana.
Berdasarkan data yang dihimpun beritakata.id, alokasi dana BOSDA Kota Malang tahun 2026 untuk jenjang SD Negeri (SDN) tercatat senilai Rp 16,7 miliar dan SMP Negeri (SMPN) senilai Rp 10,3 miliar. Sementara itu, alokasi untuk sekolah swasta berada di angka Rp 6,7 miliar untuk jenjang SD/MI dan Rp 5,2 miliar untuk jenjang SMP/MTs. Beberapa angka alokasi yang disetujui tersebut bahkan tidak mencapai 50 persen dari nilai pengajuan.
