PAMEKASAN, BERITAKATA.id — Pemerintah Kabupaten Pamekasan mulai memberi perhatian serius pada kedisiplinan aparatur sipil negara. Bupati Kholilurrahman menegaskan pihaknya akan mengambil langkah tegas terhadap pegawai yang terbukti melanggar aturan, seiring ditemukannya sejumlah catatan terkait integritas di lingkungan birokrasi daerah.
Saat menghadiri seminar di Azana Style Hotel Pamekasan, Selasa (24/2/2026), ia menyatakan, “Saya sedang fokus membenahi perilaku pejabat dan ASN. Kami sudah mengantongi beberapa catatan.”
Menurutnya, pembenahan internal menjadi semakin penting karena kondisi fiskal daerah masih dalam tahap penyesuaian. Ia menyebut sekitar Rp200 miliar anggaran daerah harus diselaraskan dengan program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden.
”Sekitar Rp 200 miliar anggaran daerah mengalami penyesuaian untuk mendukung program prioritas nasional dalam kerangka Asta Cita Presiden,” ucapnya.
Dengan situasi tersebut, pemerintah daerah dituntut lebih cermat menentukan prioritas pembangunan agar belanja publik benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Anggaran besar harus menghasilkan output yang besar bagi masyarakat,” katanya.
Dalam forum itu, Kholilurrahman juga menyinggung hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
Hasil survei menunjukkan masih ada sejumlah potensi kerawanan yang harus diwaspadai di lingkungan pemerintahan daerah.
Ia merinci, potensi tersebut antara lain penggunaan fasilitas kantor yang tidak semestinya, konflik kepentingan, hingga adanya instruksi atasan yang tidak sejalan dengan aturan.
”Seperti penyalahgunaan fasilitas kantor, konflik kepentingan, serta perintah atasan yang tidak sesuai aturan,” paparnya.
Walaupun tingkat risiko yang teridentifikasi tergolong rendah, ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mengabaikannya.
”Catatan-catatan ini akan kami tindak lanjuti agar tata kelola ke depan lebih efektif dan efisien,” tegasnya.
Selain itu, bupati juga mengingatkan pentingnya pengawasan ketat dalam proses pengadaan barang dan jasa. Ia menyoroti kemungkinan praktik pengaturan tender, kedekatan pejabat dengan rekanan, serta potensi mark-up harga yang merugikan keuangan daerah.
Menutup pernyataannya, Kholilurrahman menegaskan komitmen untuk memperkuat pemerintahan yang bersih.
“Kita ingin kejahatan terhadap anggaran bisa kita akhiri dan pemerintahan semakin bersih,” ujarnya. ig/an
