Ketua DPRD Kota Malang Apresiasi Sikap Dialogis Cipayung Plus, Tuntutan Nasional Diteruskan ke DPR RI

DPRD Kota Malang menerima perwakilan Cipayung Plus di Gedung DPRD Kota Malang pada Kamis (4/9/2025) untuk menyampaikan 10 tuntutan dengan beraudiensi.

MALANG, BERITAKATA.id – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, memberikan apresiasi kepada aliansi mahasiswa Cipayung Plus yang memilih jalur audiensi untuk menyampaikan aspirasi mereka. Menurutnya, cara dialogis ini jauh lebih efektif untuk menghasilkan solusi konkret.

Hal tersebut disampaikannya usai menerima perwakilan Cipayung Plus di Gedung DPRD Kota Malang pada Kamis (4/9/2025). Dalam pertemuan itu, Amithya didampingi oleh beberapa anggota dewan, termasuk Harvard Kurniawan, Arief Wahyudi, Dito Arief dan lainnya.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman Cipayung Plus yang memilih berdiskusi seperti ini. Melalui audiensi, kita bisa saling berdiskusi, memahami persoalan lebih jelas, dan bersama-sama mencari koreksi serta evaluasi untuk pembangunan,” kata Amithya.

Aliansi Cipayung Plus, yang terdiri dari organisasi mahasiswa seperti KAMMI, PMII, GMNI, GMKI, PMKRI, KMHDI, dan Hikmah Budhi, menyerahkan 10 tuntutan yakni berskala nasional dan isu lokal.

Amithya memastikan bahwa tuntutan mahasiswa yang berkaitan dengan pemerintah pusat akan diteruskan ke DPR RI.

“Tuntutan sebelumnya dari mahasiswa lainnya juga sudah kami kirim, kami melalui tiga jalur yakni email, pesan WhatsApp, dan dokumen fisik lengkap dengan surat pengantar resmi. Kami juga telah melaporkan kembali bukti pengiriman kepada perwakilan mahasiswa sebelumnya tersebut,” jelasnya.

Sementara itu, beberapa tuntutan yang berkaitan langsung dengan Kota Malang dan pemerintahannya akan menjadi bahan evaluasi serius bagi DPRD.

Selain itu, Amithya juga menegaskan tidak adanya tunjangan perjalanan luar negeri maupun tunjangan pajak atau PPh Pasal 21 bagi anggota DPRD Kota Malang.

“Di kami tidak ada, kami beda dengan DPR RI. Semuanya mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) dan datanya transparan, bisa diakses publik melalui situs web resmi pemerintah kota,” ujarnya.

DPRD Kota Malang berkomitmen untuk membuka kanal komunikasi yang lebih intensif dengan kelompok mahasiswa dan siap menerima masukan mengenai format dialog yang dianggap paling ideal ke depannya. ig/nn

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *