DPRD Dengarkan Jawaban Eksekutif atas LPj APBD Kabupaten Probolinggo 2024

Suasana rapat paripurna DPRD Kabupaten Proobliggo dengan agenda mendengarkan jawaban eksekutif atas PU Fraksi LPj APBD Kabupaten Probolinggo 2024.

PROBOLINGGO, BERITAKATA.id — DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna pada Rabu (4/6/2025) dengan agenda jawaban eksekutif atas Pemandangan Umum (PU) dari fraksi-fraksi terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Pelaksanaan APBD Kabupaten Probolinggo tahun anggaran 2024.

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Didik Humaidi ini dihadiri pimpinan dan anggota DPRD, serta dihadiri Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo H. Ugas Irwanto dan sejumlah pejabat Pemkab serta perwakilan Forkopimda.

Dalam rapat tersebut, Sekda Ugas Irwanto membacakan jawaban eksekutif terhadap PU dari fraksi-fraksi DPRD. Salah satu poin yang disampaikan adalah penanganan dampak banjir yang terjadi pada Februari dan Maret 2025, yang merusak sejumlah infrastruktur masyarakat seperti jembatan dan tebing sungai longsor.

Ugas menyebut, perbaikan dan pembangunan kembali infrastruktur tersebut telah dilakukan menggunakan anggaran Biaya Tak Terduga (BTT) APBD 2025 sebesar Rp6,15 miliar. Beberapa infrastruktur yang telah selesai termasuk jembatan dan TPT di sejumlah desa, seperti Jembatan Dusun Gilin, Desa Seboro; Jembatan Betek Taman – Duren; Jembatan Betek Taman – Plaosan; dan Jembatan Batur.

“Selain itu, pembangunan TPT dan duiker di beberapa titik juga telah rampung, termasuk di Desa Jatiurip, Desa Kraksaan Wetan, Desa Kaliacar, dan Desa Ketompen. Ugas menjelaskan bahwa keterbatasan anggaran BTT mendorong Pemkab bekerja sama dengan Pemprov Jawa Timur untuk melakukan penanganan infrastruktur yang terdampak,” ujar Ugas.

Saat ini, sejumlah proyek normalisasi saluran dan pembangunan jembatan sedang dalam tahap persiapan dan pelaksanaan fisik, seperti normalisasi saluran di belakang Pondok Daurut Tauhid, DAM Gendingan, serta pembangunan jembatan di Sumbersecang dan Pondok Pesantren Genggong. Total anggaran yang akan digunakan oleh Pemprov Jatim melalui Dinas PU SDA dan Dinas Bina Marga mencapai Rp13,2 miliar.

Rapat ini menjadi bagian dari proses evaluasi dan penguatan pengelolaan keuangan serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Probolinggo.

Sekda juga membacakan jawaban eksekutif atas PU seluruh fraksi. Mulia fraksi Gerindra, Golkar, PKB, PDIP, PPP, dan fraksi lain. ig/fa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *