PROBOLINGGO, BERITAKATA.id — Komisi IV DPRD Kabupaten Probolinggo menemukan dugaan kesalahan pendistribusian kartu Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan pada rapat dengar pendapat di kantor DPRD, Rabu (9/9/2026).
Ketua Komisi IV Ning Ayu Nofita mengatakan, kesalahan itu terjadi pada 2018 di Kecamatan Banyuanyar saat bantuan masih disalurkan non tunai berupa sembako.
“Dari hasil RDP diketahui pada awal pembagian ada salah pendistribusian. Baru Agustus 2026 kemarin keluarga penerima bisa mencairkan bantuannya. Sebelumnya tidak bisa karena kartunya tidak bisa diakses,” ujar Ning Ayu.
Setelah dicek, nomor kartu yang dimiliki warga tidak sesuai dengan data penerima. Warga kemudian membuat surat pernyataan kartu hilang untuk pengajuan kartu baru. Setelah kartu baru terbit, bantuan baru bisa dicairkan.
Ning Ayu menyebut untuk periode 2018 hingga 2026 bantuan tidak dapat diakses. Dugaan sementara terjadi duplikasi nama penerima, yakni nama sama tetapi beda orang.
“Ke depan harus dipastikan yang menerima adalah orang yang tepat. Bisa dicek lewat KTP benar atau tidak,” katanya.
Dalam rapat, Komisi IV juga menyoroti keamanan penyaluran. Buku rekening dan nomor kartu ATM saat ini sudah terkoneksi. PIN ATM dinilai rawan disalahgunakan jika diketahui orang lain.
“Misal kita minta teman mengambilkan uang di ATM dan PIN diserahkan, maka PIN harus segera diganti untuk antisipasi hal yang tidak diinginkan,” jelasnya.
Komisi IV meminta Dinas Sosial dan pemerintah desa meningkatkan sosialisasi ke keluarga penerima. Banyak warga belum memahami prosedur pengambilan dan penggantian PIN.
“Kami minta dinas terkait memonitor agar tidak terjadi lagi kesalahan distribusi seperti ini,” tegas Ning Ayu.
RDP tersebut dihadiri Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, pemerintah desa, serta sejumlah warga penerima KPM.
Komisi IV menyebut evaluasi menyeluruh akan dilakukan agar sistem penyaluran bantuan sosial lebih akuntabel dan tepat sasaran. ig/fa
