PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Pembahasan Raperda APBD Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2026 mencapai tahap akhir melalui Paripurna Pendapat Akhir yang digelar di Ruang Sidang Utama DPRD pada Sabtu siang (29/11/2026). Dalam forum tersebut, Wali Kota Probolinggo, dr Aminuddin, memaparkan secara terperinci beberapa penyesuaian anggaran yang disepakati bersama Badan Anggaran DPRD.
Salah satu keputusan penting adalah pengalihan tunjangan petugas pemungut Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sebesar Rp559 juta yang dialokasikan untuk kebutuhan lain. Wali kota menjelaskan bahwa langkah ini perlu dilakukan agar anggaran digunakan secara lebih efektif.
Ia juga menyampaikan bahwa proyek rehabilitasi saluran pematusan Jalan HOS Cokroaminoto mengalami koreksi anggaran, dari Rp8,55 miliar menjadi Rp5,5 miliar. Penyesuaian dilakukan karena belum tersedianya dokumen DED dan feasibility study sebagai dasar teknis pelaksanaan proyek.
Selain itu, pemerintah siap menindaklanjuti permintaan Banggar terkait pembangunan Gedung DPRD sisi selatan sebesar Rp3 miliar, pembangunan DAM di Kareng Lor sebesar Rp50 juta, serta pengurukan tanah untuk pembangunan Sekolah Rakyat di Kedungasem sebesar Rp3 miliar.
Tambahan anggaran lainnya juga mencakup kebutuhan pencetakan dokumen kependudukan sebesar Rp27,86 juta dan alokasi peringatan hari besar Islam sebesar Rp150 juta. Untuk bidang pelayanan keagamaan, pemerintah menambah anggaran transportasi jemaah haji sebesar Rp20 juta.
Beberapa penyesuaian teknis lainnya meliputi biaya sosialisasi pengadaan barang/jasa sebesar Rp100 juta, pemeliharaan gedung perpustakaan sebesar Rp50 juta, serta tambahan anggaran tugas dan fungsi DPRD sebesar Rp990 juta. Pemerintah juga menyetujui penambahan anggaran job fair sebesar Rp40 juta agar pelaksanaannya bisa lebih dari sekali dalam setahun. Kegiatan Proffest dialokasikan sebesar Rp50 juta, sementara seleksi terbuka JPTP BKPSDM mendapat tambahan Rp146,55 juta.
Wali kota memastikan bahwa seluruh usulan yang disampaikan Banggar akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang disepakati dalam rapat tersebut diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ig/fat
