MALANG, BERITAKATA.id – Belanja daerah Pemkot Malang pada tahun 2025 ini bertambah Rp 13,7 miliar dari Rp 2,704 triliun menjadi Rp 2,718 triliun. Hal ini disampaikan saat rapat paripurna di Ruang Paripurna Kantor DPRD Kota Malang pada Kamis (11/9/2025).
Agenda paripurna yakni penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Sektor pendidikan mendapatkan alokasi dana tambahan sebanyak Rp 7,45 miliar yang menjadi salah satu terbesar dalam belanja daerah Pemkot Malang pada tahun 2025 ini. Dalam perubahan APBD ini, anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) meningkat dari Rp 657,12 miliar menjadi Rp 664,57 miliar.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menjelaskan bahwa penambahan anggaran pendidikan tersebut difokuskan untuk beberapa belanja krusial. Alokasi terbesar, senilai Rp 4,68 miliar, dialokasikan untuk menuntaskan pembayaran insentif bagi Guru PAUD.
“Yang besar memang di pendidikan karena ada kekurangan terhadap insentif guru, terutama yang PAUD. Sebelumnya hanya dianggarkan untuk 9 bulan, kini digenapkan untuk 3 bulan sisanya,” jelas Trio usai rapat paripurna pada Kamis (11/9/2025).
Selain itu, anggaran sebesar Rp 2,4 miliar disiapkan untuk program rehabilitasi sekolah. Trio memperkirakan dana tersebut akan menyasar sekitar 10 sekolah, dengan prioritas pada tingkat kerusakan.
Namun, ia mengingatkan bahwa realisasi proyek baru dapat dimulai pada awal Oktober 2025 setelah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Jawa Timur.
“Kita juga harus berpacu dengan waktu, karena proses persetujuan gubernur membuat pengerjaan baru bisa dimulai di bulan Oktober,” katanya.
Anggaran Disdikbud lainnya dialokasikan untuk kegiatan kelembagaan sekolah swasta sebesar Rp 320 juta dan insentif atas predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Terbaik sebesar Rp 50 juta.
Penambahan belanja daerah secara keseluruhan ini ditopang oleh adanya proyeksi kenaikan pendapatan daerah sebesar Rp 13 miliar, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) senilai Rp 6,4 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp 7,3 miliar. Adapun selisih kebutuhan belanja ditutup menggunakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu yang mencapai Rp 204 miliar.
Peningkatan PAD salah satunya didorong oleh optimisme penerimaan Pajak Daerah, khususnya dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Makanan dan/atau Minuman yang targetnya dinaikkan sebesar Rp 1,5 miliar. Menurut Trio, kebijakan ini didasari oleh tren positif realisasi penerimaan pajak.
“Ini bukan kebijakan tanpa dasar, tetapi melihat tren pencapaian yang sudah bagus. Per saat ini, penerimaan dari PBJT Mamin sudah mencapai sekitar Rp 140 miliar dari target baru Rp 170 miliar. Jadi kami optimis sisa tiga bulan ini bisa tercapai,” tegasnya.
Menanggapi potensi rendahnya serapan anggaran OPD, Trio mengatakan DPRD akan terus melakukan pengawasan ketat. Ia menjelaskan bahwa angka serapan yang rendah tidak selalu berarti pekerjaan terhambat, karena bisa jadi ada pekerjaan yang telah selesai namun belum masuk termin pembayaran.
“Kami akan terus memantau dalam rapat koordinasi agar serapan anggaran bisa maksimal, seperti tahun-tahun sebelumnya yang bisa mencapai di atas 90 persen. Kita tidak ingin ada banyak pergeseran anggaran justru kembali menjadi SiLPA besar,” pungkasnya.
Perlu diketahui, pembahasan Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah melalui berbagai kegiatan baik di internal DPRD melalui Rapat Kerja Komisi-komisi dan Badan Anggaran, dan memperhatikan Pandangan Umum Fraksi, Jawaban Walikota atas Pandangan Umum Fraksi dan ditindaklanjuti dengan pembahasan bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Malang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang.
Selain itu, seluruh pertanyaan, usul dan saran yang disampaikan oleh Badan Anggaran DPRD Kota Malang telah mendapatkan jawaban tanggapan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kota Malang, baik secara lisan maupun tertulis. ig/nn
