PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Anggota Bawaslu Kota Probolinggo, Jawa Timur, Putut Gunawarman menyoroti komitmen Pemkot Probolinggo mengenai netralitas ASN. Sebab deklarasi netralitas dilakukan hanya dalam lingkup kecil.
"Yang kami pertanyakan, himbauan netralitas ASN kok per kecamatan dan dinas, kok tidak semua, se-pemkot misalnya. Kenapa kok tidak dideklarasikan netralitas ASN besar-besaran? Padahal ASN dari instansi vertikal menunggu-nunggu," tukas Putut.
Putut pun heran atas langkah Pemkot Probolinggo tersebut. Sebab, netralitas ASN merupakan salah satu kerawanan dalam kontestasi Pilkada.
Idealnya, deklarasi netralitas ASN dilakukan beskala besar. Bukan berskala kecil yang dinilai kurang berbobot dan tidak cukup diketahui publik.
Di sisi lain, Putut menyebut masalah pelanggaran Siber atas Pemilu 2024 di Kota Probolinggo cukup merepotkan.
Pasalnya, anggaran untuk Bawaslu dikurangi oleh Pemkot Probolinggo. Sehingga tidak memiliki sarana dan prasarana untuk mengatasi pelanggaran Siber.
"Kami menggunakan sumber daya seadanya terkait masalah Siber kepemiluan. Karena anggaran kami dikurangi Pemkot," kata Putut dalam rapat evaluasi pengawasan partisipatif masyarakat Pemilu 2024 Kota Probolinggo, Rabu (7/8/2024).
Selanjutnya, pihaknya akan menggandeng awak media dan konten kreator menghadapi pelanggaran Siber.
Disinggung mengenai hasil rapat evaluasi, Putut menegaskan banyak masukan dan saran dari peserta rapat yang berasal dari berbagai organisasi. Namun masukan itu sudah dia kantongi lebih dulu dalam pemetaan kerawanan Pilkada.
Tapi, lanjut Putut, yang paling diharapkan adalah para peserta rapat evaluasi tersebut hadir dalam launching pemetaan kerawanan Pilkada pada 18 Agustus 2024.
Mengenai Pilkada Kota Probolinggo yang akan digelar 27 November 2024, Putut menyebut bahwa Bawaslu konsentrasi pemilih rentan, seperti lansia dan penyandang disabilitas. Pihaknya Melakukan pengecekan semua pemilih rentan harus tercatat dalam stiker. ig/fa
