PROBOLINGGO, KOMPAS.com – Ribuan ASN Pemkab Probolinggo mengikuti apel Akbar netralitas ASN skala besar menjelang Pilkada 2024. Apel ini bahkan dihadiri Sekretaris Jenderal Ombudsman RI.
Apel ikrar bersama netralitas pegawai negeri sipil dalam menghadapi Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) tahun 2024 digelar di halaman depan Kantor Bupati Probolinggo, di Kecamatan Kraksaan, Kamis (19/9/2024).
Apel ikrar bersama netralitas pegawai yang diikuti oleh pegawai di lingkungan Pemkab Probolinggo ini dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur Agus Muttaqin, para pejabat dan PNS Kabupaten Probolinggo.
Apel ikrar bersama netralitas pegawai ini ditandai dengan pembacaan naskah ikrar netralitas pegawai yang dipimpin oleh Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi.
Setelah itu dilakukan penandatanganan pernyataan ikrar netralitas pegawai secara simbolis oleh tiga perwakilan pegawai disaksikan langsung oleh Sekjen Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu dan Pj Sekda Heri Sulistyanto.
Selain itu, dilakukan juga penandatanganan komitmen bersama netralitas pegawai secara simbolis oleh Inspektur Imron Rosyadi, Kepala Satpol PP Sugeng Wiyanto, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Munaris dan Camat Kraksaan Puja Kurniawan dengan mengetahui Sekjen Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu dan Pj Sekda Heri Sulistyanto.
Dalam sambutannya, Suganda menegaskan bahwa menjaga netralitas dalam Pemilukada bukanlah hal yang mudah, tetapi merupakan kewajiban bagi setiap ASN.
“Dari data yang kami miliki berdasarkan hasil penelitian dari Litbang Kompas, ASN yang paling sering melanggar netralitas adalah pejabat fungsional, disusul oleh pejabat pelaksana, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrasi dan Pejabat Pengawas,” kata Suganda.
Menurut Suganda, pelanggaran yang paling banyak dilakukan oleh ASN adalah menggunakan media sosial untuk menyebarkan dukungan kepada calon kepala daerah tertentu dan keterlibatan dalam kegiatan kampanye. Hal ini dianggap sebagai ancaman serius bagi netralitas ASN dalam Pemilukada.
“Hari ini saya merasa bangga, melihat pegawai di Kabupaten Probolinggo dengan tegas menyatakan netralitas mereka. Semoga komitmen ini terus dijaga dan dijadikan landasan dalam menjalankan tugas ke depan,” tambah Suganda.
Sehari sebelum menggelar apel akbar netralitas Pilkada, Pj Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Ugas Irwanto menyebar twibbonz mengajak ASN netral dalam Pilkada 2024. Lalu disusul dengan apel akbar netralitas ASN yang dihadiri Sekjen Ombudsman RI.
"Kami menegaskan dan mengajak seluruh ASN netral. Kalau pilkada ingin damai dan guyub, maka ASN harus netral," tukas Ugas sambil mengirim pesan instan link dan twibbonz dirinya dengan narasi "Saya Siap Jaga Netralitas" menyambut Pilkada dengan logo pemkab Probolinggo.
Ugas memberikan peringatan agar seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Probolinggo untuk netral, usai dua pasangan calon mendaftar ke KPU.
Hal itu bertujuan agar situasi kondusif selalu terjaga di Kabupaten Probolinggo.
"PNS harus netral. Sekarang tahun politik. Dua paslon sudah daftar, yakni pasangan Zulmi-Rasit dan Haris-Fahmi. Saya titip situasi kondusif. Jangan sampai ada kejadian anarkis," kata Ugas.
Menurut Ugas, kalau ingin situasi kondusif di Kabupaten Probolinggo dan masyarakat tidak dirugikan, maka PNS harus netral. Apalagi Kabupaten Probolinggo sejak dulu sudah kondusif.
"Saat kita netral, kondusifitas bisa dipertahankan. Ayo kita tunjukkan PNS itu netral. Sekarang sudah kita lihat, kan sudah ada paslon yang daftar. PNS pasti disegani oleh masyarakat kalau netral," kata Ugas.
Bagi Ugas, siapapun nantinya yang terpilih sebagai bupati pada Pilkada Kabupaten Probolinggo tahun 2024, maka dialah yang terbaik dan harus didukung.
Di beberapa kegiatan, Ugas mengaku selalu mengingatkan kepada PNS untuk menjaga netralitas di masa Pilkada. Kenapa? Karena netralitas PNS menjadi salah satu indikator kondusifitas wilayah terjaga.
"Karena kita tahu dua calon yang akan maju Pilkada ini sama-sama orang terbaik. Siapa yang ditakdir saya doakan itu yang terbaik untuk Kabupaten Probolinggo makin maju dan sejahtera," tandas Ugas yang sudah 32 tahun menjadi PNS di Pemkab Probolinggo.
Ugas berharap kedua pasangan calon bisa mendinginkan suasana pendukung untuk tetap menjaga situasi dan membangun suasana gembira, karena pesta demokrasi harus dirayakan dengan damai dan riang gembira.
"Eman-eman. Kita beberapa kali sudah menyelenggarakan pilkada, tetap aman dan kondusif. Pilkada yang tidak kondusif sangat merugikan masyarakat," jelas Ugas.
Ugas yang menjabat Pj Bupati Probolinggo sejak September 2023 lalu, nantinya akan kembali menjabat sebagai Sekda saat bupati baru dilantik.
"Nanti kalau ada bupati baru, saya kembali ke posisi sekda. Kembali menjadi pembantu bupati," tambah Ugas.
Diketahui, pasangan Zulmi Noor Hasani-Abd Rasit dan M. Haris-Fahmi telah mendaftar sebagai pasangan calon bupati dan calon wakil Bupati Probolinggo ke KPU pada Selasa (27/8/2024) dan Rabu (28/8/2024).
Ugas sendiri enggan maju dalam Pilkada karena menjadi Bupati Probolinggo itu berat. ig/fa
