MALANG, BERITAKATA.id – Peneliti Utama Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Prof. Dr. R. Siti Zuhro, MA., memberikan pandangan mendalam menanggapi langkah sejumlah anggota DPR RI yang mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat terkait polemik keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan bahwa persoalan ini harus dikembalikan kepada koridor hukum yang berlaku serta standar etika moralitas kepemimpinan nasional.
Menurut Siti Zuhro, perdebatan mengenai keabsahan tersebut telah memiliki produk hukum yang jelas dari lembaga peradilan negara seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurutnya, ketika putusan hukum menyatakan adanya ketidaksesuaian atau cacat hukum, maka konsekuensi yuridisnya adalah batal demi hukum.
“Saya rasa bukan normatif ya. Kita sudah ada keputusan hukum dari MK seperti itu ya, bunyinya, bahwa tidak ditemukan, MA sudah memutuskan tidak sesuai dan itu tidak dianggap setara dan sebagainya. Berarti kan batal demi hukum. Kalau sudah seperti itu, berarti kan cacat demi hukum,” ujar Siti Zuhro di Kota Malang pada Selasa (10/11/2026).
Ia menilai, apabila sebuah produk atau pengangkatan pejabat terbukti cacat secara hukum, sudah sepatutnya para pemimpin menjunjung tinggi budaya politik yang ksatria dan beretika. Menurutnya, Indonesia sebenarnya memiliki sejarah keteladanan dari para tokoh bangsa terdahulu yang memilih mundur atau menolak jabatan ketika menghadapi persoalan moralitas atau ketidaksesuaian dengan hati nurani publik. Siti Zuhro mencontohkan sikap Mohammad Hatta yang mundur dari jabatan wakil presiden karena prinsipnya tidak sejalan, serta B.J. Habibie yang menolak dicalonkan kembali setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh parlemen.
“Nah, kalau sudah cacat seperti itu ya harusnya pengikut kita di Indonesia menganggap budaya mulia budaya yang lalu mengatakan secara gentle bahwa kita melakukan kesalahan. Oleh karena itu, kami harus seperti itu. Mestinya seperti itu. Dan kita sudah punya contoh. Contoh itu adalah wakil presiden Hatta, Bung Hatta. Itu juga mundur dari ketika tidak sesuai dengan hatinya. Lalu kita juga menyaksikan seorang presiden Habibie yang tidak mau dicalonkan sebagai presiden ketika DPR sudah mengatakan menolak pertanggungjawabannya,” jelasnya.
Siti Zuhro menambahkan bahwa legitimasi seorang pemimpin sangat bergantung pada pengakuan dan kepercayaan dari rakyat luas. Ketika keabsahan tersebut dipermasalahkan secara faktual dan hukum, seorang pemimpin dituntut untuk menyadari batasan dalam melanjutkan jabatannya. Tekanan sosial yang masif dari berbagai elemen masyarakat, termasuk kalangan kampus dan mahasiswa, menunjukkan adanya tuntutan moral yang tinggi terhadap keabsahan kekuasaan.
“Itu artinya ada nilai etika, moralitas yang harus dianut oleh seorang pemimpin dalam hal ini untuk mengetahui kapan dia harus melanjutkan jabatannya karena memang jabatan tadi itu sesuai dalam arti tidak ada satu tuntutan dari publik luas bahkan tentang keberadaannya, tentang keabsahannya. Ketika keabsahannya dipermasalahkan, artinya adalah, dan itu ketika secara fakta hukum ditemukan ya, bahwa memang ada salah, seharusnya memang tidak memperkenankan untuk terus menjabat jabatannya, karena memang rakyat ternyata tidak membuat, rakyat menuntut seorang wakil presiden mengetahui keputusan-keputusan yang sudah dikeluarkan oleh MK maupun oleh MA,” papar Siti Zuhro.
Menanggapi langkah lanjutan yang diperlukan, Siti Zuhro berpandangan bahwa proses pengawalan tidak hanya bertumpu di parlemen, melainkan juga melibatkan kontrol sosial yang kuat dari masyarakat. Tradisi politik yang jujur dan berani mengakui kekeliruan harus dihidupkan kembali untuk memulihkan kepercayaan publik. Menurutnya, fakta-fakta hukum yang ada sudah cukup terang dan tidak memerlukan perdebatan yang bertele-tele.
“Nah, langkah lanjutan, ini kan proses tidak hanya melalui DPR ya, melalui yang mungkin dalam hal ini gitu ya memang ada pressure yang luar biasa dari sosial dari rupanya dari kampus, mahasiswa ya, untuk mengetahui berkelanjutan bahwa waktu itu tidak sah seorang wakil presiden yang sudah diangkat seperti itu. Nah, itu kalau diambil sudah lama gitu ya, selesai, satu tradisi atau budaya yang sangat mulia untuk mengatakan malu. Nah, ini yang harus kita mulai karena sebenarnya jelas ada fakta-fakta hukum. Menurut saya sudah jelas sekali dan tidak ada yang perlu diargumentasikan lagi,” tegasnya.
Siti Zuhro juga mengingatkan para elite politik agar tidak terjebak dalam konflik internal yang justru mengabaikan kepentingan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, energi para pengambil kebijakan seharusnya dicurahkan untuk menyelesaikan persoalan riil di tengah masyarakat, seperti penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Konflik elite yang tidak produktif dikhawatirkan dapat memicu akumulasi ketidakpercayaan publik terhadap jalannya pemerintahan.
“Nah, konflik antar elite yang tidak menguntungkan, tidak bermanfaat untuk negara bangsa, harus kita hilangkan. Jadi, konflik elite itu memperkarakan soal kemiskinan. Konflik elite seharusnya diwarnai oleh satu, gitu ya, katakan argumentasi bahwa pembangunan kita ini masih belum mencapai yang optimal, efektif. Oleh karena itu, ini kalau istilahnya jumlah kemiskinan, pengangguran mau dikurangi, lah itulah konflik elite mestinya memperkarakan hal ini. Bagaimana satu contoh gitu ya, diluruskan selurus-lurusnya dan sebagainya, itu yang kita harapkan, supaya ada legitimasi yang betul-betul jenuh dari rakyat kepada pemerintah. Tidak ada public distrust yang akumulatif hanya karena program-program yang dianggap distorsi, program-program yang dianggap salah, ada penyelewengan dan sebagainya,” pungkasnya. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana
