PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025, Rabu (17/6/2026) di kantor DPRD setempat.
Serapan anggaran jadi sorotan utama
Oka menyebut DPRD menyoroti kinerja keuangan daerah tahun 2025 berdasarkan hasil audit BPK. Ini syarat wajib sebelum membahas APBD 2027.
Rapat dihadiri Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma dan dihadiri pimpinan serta anggota DPRD, Sekda Ugas Irwanto, dan kepala OPD. Seluruh pandangan umum fraksi dibacakan juru bicara Rendra Kusuma Hadi.
“Yang menjadi sorotan ada beberapa OPD yang serapan anggarannya masih di bawah rata-rata, yakni di bawah 80 atau 90 persen pada 2025. Bahkan ada yang sampai di bawah 60 persen. Itu yang kita sorot. Dampaknya apa dan apa penyebabnya,” ujar Oka.
SILPA 2025 dinilai lebih akurat
Meski masih ada SILPA, Oka menilai angkanya sudah lebih jeli dibanding tahun-tahun sebelumnya.
“Silpa yang dianggarkan 2025 dengan yang direalisasi itu ternyata tidak jauh berbeda. Artinya eksekutif sudah cukup jeli menaruh angka Silpa di tahun 2025. Berbeda dengan beberapa tahun sebelumnya, Silpa terlalu besar dan realisasinya tidak sama,” jelasnya.
Oka menegaskan, SILPA 2025 akan dibahas lebih lanjut pada APBD Perubahan. “Kami tidak bisa menjelaskan penyebab Silpa itu apa, karena jadi ranah eksekutif. Kita akan tahu setelah ada jawaban eksekutif,” tambah Oka.
BPK beri WTP ke-13 kali berturut-turut
Oka mengapresiasi Pemkab Probolinggo yang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK untuk tahun ke-13 berturut-turut.
“Kalau temuan BPK, tidak banyak. Saya menghadiri penyerahan LHP BPK. Temuan fisik ada, tapi nilainya kecil, di bawah 100 juta. Itu infonya sudah dikembalikan,” kata Oka.
Pandangan umum fraksi-fraksi:
- Apresiasi bersama: Semua fraksi beri apresiasi untuk raihan WTP ke-13 kali berturut-turut.
- Fraksi Golkar: Sorot peningkatan belanja modal, optimalisasi PAD, perbaikan jalan desa, pemasangan PJU Pajarakan-Krucil, penataan kabel internet, pembinaan SPPG & Koperasi Desa Merah Putih.
- Fraksi PKB: Serapan anggaran rendah di Dinkop-UMKM-Perdagangan-Industri & Disporapar. Pertanyakan kenaikan belanja tidak terduga + utang belanja ke pihak ketiga.
- Fraksi Gerindra: Pendapatan & PAD lampaui target, tapi belanja modal cuma 88,90%. Kritik SILPA Rp191 miliar & ketergantungan tinggi ke dana transfer pusat.
- Fraksi NasDem: SILPA besar dinilai cermin lemahnya perencanaan & rendahnya kapasitas OPD. Serapan minim di pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, industri. Pertanyakan utang belanja Rp94,57 miliar.
- Fraksi PDI Perjuangan: Sorot ketahanan pangan, pengawasan keamanan pangan, program Satu Data Indonesia di Diskominfo, monitoring opini publik, capaian PAD sektor perdagangan & pasar masih rendah.
- Fraksi PPP: Realisasi belanja modal tanah cuma 30%, SILPA tinggi, koreksi pembukuan tahun lalu, penuhi batas maksimal belanja pegawai sesuai UU HKPD, penagihan piutang daerah >Rp68 miliar. ig/fa
