MALANG, BERITAKATA.id – Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak, menganggap bahwa berbagai insiden yang muncul dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama berjalan merupakan bagian dari proses pembelajaran bagi seluruh pihak terkait. Hal ini disampaikannya saat menghadiri Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur di Kota Malang, Kamis (9/4/2026).
Emil menekankan pentingnya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan MBG di Jawa Timur. Menurutnya, setiap kendala di lapangan harus segera disikapi dengan pembenahan yang terstruktur.
“Bahwa ada insiden-insiden, kejadian-kejadian, itu bagian dari proses pembelajaran yang harus segera kemudian kita sikapi dengan baik, dengan pembenahan. Kami berterima kasih Badan Gizi Nasional (BGN) sudah tegas. Di tempat-tempat di mana terjadi kejadian luar biasa, langsung ada penyikapan tegas untuk ditutup, kemudian harus ada perbaikan yang terstruktur sebelum mereka boleh beroperasi lagi,” ujar Emil pada Kamis (9/4/2026).
Sebagai bentuk dukungan konkret dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur terhadap program prioritas Presiden Prabowo ini, Emil menyebut telah dibentuk Satgas Percepatan MBG yang menjangkau hingga tingkat kabupaten/kota. Emil sendiri ditugaskan sebagai Ketua Satgas tersebut.
“Di bawah Kasatgas MBG Provinsi, kami punya grup WA langsung dengan Kasatgas masing-masing kabupaten/kota. Ada Wakil Bupati, Kepala Bappeda, Sekda, atau asisten. Di grup inilah segala hal kami pastikan bisa disikapi dengan cepat,” paparnya.
Kehadiran GAPEMBI di Jawa Timur diharapkan menjadi tumpuan besar dalam menjaga kualitas (quality control) ribuan dapur yang beroperasi. Berdasarkan data yang diterimanya, saat ini terdapat sekitar 3.800 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Timur, yang pengelolaannya berkolaborasi dengan pihak pengusaha atau yayasan.
Terkait perizinan, Emil menyoroti masih banyaknya SPPG yang belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Dari total 4.235 SPPG yang terdata dan 3.412 yang sudah operasional di Jatim, baru sekitar 1.700 dapur yang memegang SLHS.
Pemerintah terus mendorong sisa dapur yang belum memiliki SLHS untuk segera diselesaikan. Emil juga mengklarifikasi isu mengenai penutupan ratusan dapur di Jawa Timur akibat masalah izin.
“Sempat ramai di Jawa Timur ada 770 dapur MBG ditutup sementara, ternyata direvisi angkanya tidak sampai 200. BGN sudah mengambil langkah tegas bahwa minimal harus mendaftar dulu. Dan saat ini semua sudah daftar,” jelasnya.
Lebih lanjut, Emil mengakui bahwa proses verifikasi pendaftaran SLHS saat ini berada di ranah pemerintah, dalam hal ini Dinas Kesehatan (Dinkes). Ia memastikan pemerintah tidak akan mempersulit para mitra dalam mengurus izin.
“Kita harus ngaku, Pak. Kalau bolanya ada di pemerintah, ya kita akui saja. Tidak berarti kalau sudah daftar pasti SLHS-nya langsung turun, karena rekan-rekan Dinkes punya tanggung jawab memastikan standarnya terpenuhi. Kalau ada syarat yang tidak terpenuhi, bukan dengan dipersulit, tapi dengan dicarikan solusinya bersama-sama,” tegas Emil.
Kehadiran GAPEMBI Jatim juga dipastikan bukan sekadar untuk memenuhi daftar periksa (ceklis) birokrasi, melainkan memastikan syarat-syarat higienitas benar-benar terpenuhi demi keselamatan peserta dan penerima manfaat.
Selain pemenuhan gizi, Wagub Jatim menggarisbawahi bahwa program MBG dirancang untuk memberikan efek ganda atau multiplier effect bagi perekonomian lokal. Emil memastikan para pelaku usaha kecil di sekitar lokasi tidak akan dirugikan.
“Harapan kami masyarakat ikut merasakan manfaat. Baik mereka yang ikut menyediakan bahan-bahan, bekerja sebagai petugas di SPPG, maupun masyarakat di sekitar dapur. Apabila ada ibu-ibu kantin atau abang-abang jualan yang terdampak, semua sudah dipikirkan dan dicarikan potensi kemitraannya sehingga membawa kemaslahatan bagi masyarakat sekitar,” tuturnya.
Emil juga menyampaikan komitmen Pemprov Jatim untuk bekerja keras dan bermitra secara solid dengan kementerian terkait, BGN, GAPEMBI, dan kepala SPPG demi menyukseskan program MBG.
“Penerima manfaat MBG harus mendapatkan makanan berkualitas terbaik dari apa yang diprogramkan. Kami siap bekerja keras mensukseskan program ini,” pungkasnya.
