MALANG, BERITAKATA.id – Rencana keberangkatan Mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur, KH Marzuki Mustamar, untuk menunaikan ibadah umrah di Tanah Suci mendadak batal. Kiai Marzuki tertahan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, pada Senin (5/10/2026) lalu.
Nama Kiai Marzuki disebut masuk dalam daftar blacklist atau cekal otoritas Arab Saudi, padahal seluruh dokumen administrasi keimigrasiannya dinyatakan lengkap dan sah. Akibat kejadian tersebut, Kiai Marzuki memutuskan kembali ke kediamannya di Malang, Jawa Timur untuk melanjutkan pengasuhan para santri. Sementara itu, untuk bimbingan terhadap jemaah umrah terpaksa dilakukan secara jarak jauh atau daring.
Kiai Marzuki menjelaskan kronologi kejadian yang menimpanya. Pada Senin (5/10/2026) pagi lalu, sebelumnya ia melakukan perjalanan udara dari Surabaya menuju Jakarta berjalan lancar tanpa kendala. Setibanya di Bandara Soetta, Jakarta proses pemeriksaan keimigrasian juga terselesaikan dengan baik. Namun, situasi berubah drastis menjelang waktu boarding.
“Jam 5 (sore) sekian menunggu boarding, ternyata menjelang boarding saya dipanggil pihak umrahnya Garuda diberitahu, ‘Bapak enggak bisa terbang, alasannya nama Bapak diblacklist oleh Saudi, Bapak enggak bisa masuk Saudi,’ dilarang masuk Saudi. ‘Kenapa, alasannya?’ Ya gitu aja, enggak tahu, katanya,” ujar Kiai Marzuki pada Senin (12/10/2026) saat ditemui di Malang.
Dalam rombongan tersebut, Kiai Marzuki sedianya membersamai jemaah biro perjalanan Umrah Tombo Ati. Karena pencekalan mendadak itu, adik dari Kiai Marzuki yang mendampinginya turut membatalkan penerbangan karena tidak tega membiarkannya sendirian. Sementara itu, istri dan anak Kiai Marzuki tetap melanjutkan perjalanan umrah tanpa hambatan apa pun.
Kiai Marzuki menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki keterkaitan kepemilikan dengan biro perjalanan umrah mana pun. Ia murni bertindak sebagai pengguna jasa layanan travel.
“Lalu tentang pribadi saya sendiri, saya enggak pernah punya travel sehingga andai diduga dianggap punya travel yang belum memenuhi kewajiban kepada negara nggih atau belum memenuhi kewajiban kepada pengusaha, Saudi, hotel dan kawan-kawannya, kami sama sekali enggak terkait dengan begitu-begitu karena memang enggak pernah punya travel selama ini, saya pengguna jasa travel,” tegasnya.
Selain itu, ia memastikan rekam jejak keimigrasiannya bersih, tidak pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI), dan tidak pernah melakukan overstay selama beribadah di Arab Saudi.
“Lalu kalau dianggap pernah melanggar keimigrasian Saudi, juga enggak pernah, kami enggak pernah jadi TKI, enggak pernah juga umrah sampai overstay,” katanya.
Mendapati penolakan tersebut, Kiai Marzuki berikhtiar mencari kejelasan melalui jalur komunikasi khusus. Ia meminta bantuan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, untuk menghubungi orang yang bekerja di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI), Arab Saudi.
Pihak KJRI kemudian mencoba mengonfirmasi langsung kepada Presidency of State Security (PSS) yakni otoritas di bawah Kerajaan Arab Saudi yang ikut memegang kendali pengawasan ibadah haji dan umrah. Pihak PSS sempat meminta waktu satu hingga dua hari untuk melakukan pengecekan data digital, namun setelah waktu tersebut berlalu, status blokir tetap tidak dicabut.
“Setelah 2 hari, ternyata tetap belum bisa dibuka blokir untuk saya itu. Akhirnya saya memutuskan pulang dari Tangerang dan saya nginep di hotel bandara situ,” ungkapnya.
Menanggapi insiden yang dinilai janggal dan mendadak ini, Kiai Marzuki menduga ada indikasi permintaan khusus atau request dari pihak tertentu. Ia berharap negara melalui kementerian dan lembaga terkait yakni seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian Haji dan Umrah, serta aparat intelijen dapat turun tangan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.
“Kalau itu request, request-nya siapa ? Dan harus dicegah supaya yang mencekal itu enggak mencekal orang lain lagi secara membabi buta ya. Harapan saya seperti itu,” kata Kiai Marzuki.
Ia juga membuka ruang tabayyun seluas-luasnya, baik kepada oknum di pemerintahan maupun pihak internal sesama kalangan NU yang mungkin merasa kurang nyaman dengannya, agar permasalahan dapat diselesaikan secara jernih dan berkeadilan.
“Atau dari oknum sesama NU yang mungkin kurang pas, kurang nyaman dengan saya, monggo kita ketemuan sampai clear, baru diputuskan sikap pemerintah atau negara terhadap diri saya. Jangan tahu-tahu membuat keputusan tentang saya tanpa ada tabayyun. Harapan saya seperti itu,” pungkasnya. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana
