Rupiah Anjlok dan BBM Naik, PP Muhammadiyah Sebut Indonesia Masuk Fase Transisi

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir (tengah) dan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy (sebelah kanannya) saat diwawancarai awak media pada Kamis (11/6/2026).

MALANG, BERITAKATA.id – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan pandangan terkait situasi ekonomi nasional terkini, khususnya mengenai pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan fluktuasi harga energi seperti kenaikan harga BBM Pertamax.

Tanggapan tersebut disampaikan langsung oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, bersama Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, usai menghadiri kegiatan Groundbreaking Pabrik Infus Muhammadiyah PT. Suryavena Farma Indonesia di Kampus Vokasi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jalan Raya Ngijo, Karangploso, Kabupaten Malang, pada Kamis (11/6/2026).

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menekankan pentingnya menjaga stabilitas ekonomi dan politik di tingkat makro dalam menghadapi gejolak nilai tukar mata uang. Kebijakan makro pemerintah diharapkan mampu menciptakan kepastian di tengah masyarakat.

Haedar mengatakan keyakinannya terhadap kinerja kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, khususnya para menteri di bidang ekonomi, untuk menyelesaikan persoalan depresiasi rupiah ini.

“Yang penting gini, jaga stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan saya percaya untuk apa para menteri di bidangnya itu diangkat, saya pikir Pak Prabowo bisa mengatasi masalah rupiah dan dolar ini. Tapi makronya bahwa kita berharap harus semakin ada stabilisasi ekonomi dan juga politik,” ujar Haedar pada Kamis (11/6/2026).

Lebih lanjut, Haedar mengajak seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk membangun ruang publik yang konstruktif. Ia menekankan perlunya kolaborasi dan sikap rendah hati dari para pemegang otoritas kebijakan dalam menghadapi tantangan bangsa secara bersama-sama.

“Maka ruang publik termasuk persepsi masyarakat kita juga harus dibangun untuk mari kalau ada masalah bangsa kita pecahkan bersama. Tapi juga kita berharap para pemegang posisi yang punya otoritas ya harus rendah hati. Untuk bahwa ini problem bersama dan selalu ada jalan keluar setiap ada problem. Jangan melampaui kemampuan sendiri yang akhirnya kita tidak mampu menyelesaikan,” tambah Haedar.

Sementara itu, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Ekonomi, Bisnis, dan Industri Halal, Muhadjir Effendy, memberikan pandangannya yang lebih mendalam mengenai indikator ekonomi makro yang sedang bergejolak. Menurutnya, kondisi anjloknya nilai rupiah dengan dolar AS, serta permasalahan di pasar saham merupakan bagian dari fase krisis dalam proses transformasi ekonomi Indonesia yang radikal.

Muhadjir menjelaskan bahwa Indonesia saat ini sedang berupaya beralih dari postur ekonomi konvensional menuju sistem ekonomi konstitusi yang berlandaskan Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sesuai dengan arah kebijakan Presiden Prabowo.

“Jadi ini kan sebetulnya, ini kan proses transformasi agak radikal ya ekonomi Indonesia itu. Dari postur yang seperti biasa yang selama ini kita jalani menuju ke sistem ekonomi konstitusi. Yaitu ekonomi yang berlandaskan pasal 33 undang-undang dasar 1945 seperti yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Jadi Presiden Prabowo ini sedang berupaya untuk melakukan lompatan besar menuju ke ekonomi yang sesuai dengan real konstitusi, yaitu pasal 33 undang-undang dasar 1945,” jelas Muhadjir.

Muhadjir menambahkan bahwa lompatan besar menuju sistem baru tersebut secara alamiah menimbulkan anomali dan krisis jangka pendek yang memicu ketidaknyamanan bagi masyarakat.

“Tentu saja untuk menuju ke sana itu pasti ada anomali dan ada krisis. Jadi ini sebetulnya kita memasuki fase krisis. Kenapa dolar naik, kenapa nilai rupiah anjlok, kenapa saham-saham juga bermasalah. Itu sebetulnya karena kita sedang berada dalam masalah krisis,” tuturnya.

Menyikapi situasi ekonomi yang tidak nyaman ini, Muhadjir menegaskan bahwa kesabaran masyarakat menjadi faktor mutlak dalam melewati masa transisi hingga tercapainya kondisi normal baru (new normal) ekonomi nasional.

“Ini kesabaran masyarakat sangat dituntut menjadi persyaratan mutlak agar kita bersabar menunggu terjadinya new normal, normal baru. Jadi apa itu new normal ekonomi kita? Yaitu ekonomi konstitusi. Ekonomi yang berlandaskan kepada pasal 33 undang-undang dasar 1945. Saya kira itu yang selalu disampaikan oleh Pak Prabowo,” kata Muhadjir.

Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar fase anomali ini dapat segera diatasi oleh pemerintah.

“Karena itu kesabaran sekarang ini menjadi taruhan mutlak adalah kesabaran masyarakat untuk berada dalam kondisi yang sedang tidak nyaman ini. Dan kita berdoa mudah-mudahan kondisi anomali dan krisis ini segera berlalu dan kita sampai pada posisi new normal itu. Jadi ekonomi dengan normal baru, yaitu ekonomi yang betul-betul sesuai dengan real konstitusi,” imbuhnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan situasi ekonomi saat ini berkembang menjadi krisis moneter skala besar seperti yang terjadi pada tahun 1998, Muhadjir secara tegas menepis kekhawatiran tersebut. Ia mengatakan bahwa indikator dan faktor penyebab kondisi ekonomi saat ini sangat berbeda dengan situasi pada tahun 1998.

“Saya kira tidak lah dan kita berharap jangan sampai ya. Dan saya kira faktornya juga berbeda. Ini saya kira sebetulnya menuju ke normal baru. Insyaallah tidak. Kita terus berupaya untuk menilai investasinya, Pak Prabowo,” pungkas Muhadjir. (NP/ FAS)

Reporter: Nugraha Perdana

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *