MALANG, BERITAKATA.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan), Zulkifli Hasan, menghadiri acara pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (DPW GAPEMBI) Jawa Timur di Kota Malang pada Kamis (9/4/2026). Kehadiran pengurus baru GAPEMBI tingkat provinsi ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui kemitraan yang solid antara pengusaha dan pemerintah.
Usai acara pelantikan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa GAPEMBI memegang peranan penting sebagai mitra strategis Badan Gizi Nasional (BGN). Kemitraan ini bertujuan untuk memastikan proses pembinaan dan komunikasi terkait program MBG dapat berjalan dengan cepat dan tepat di lapangan.
“Ya, ini kan kita harapkan menjadi mitranya BGN, sehingga nanti pembinaannya itu cepat, komunikasinya cepat,” kata Zulkifli Hasan pada Kamis (9/4/2026).
Zulhas juga mengingatkan bahwa regulasi pemerintah telah mengatur pembagian tugas secara jelas di setiap daerah. BGN tetap menjadi garda terdepan, namun pengawasan kini melibatkan berbagai instansi dan elemen masyarakat.
“Daerah-daerah juga sudah dalam Perpres 139 dan Keppres itu sudah punya tanggung jawab masing-masing. Penanggung jawab utama BGN, tapi pengawasan dan segala macam itu sekarang semua ikut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPW GAPEMBI Jawa Timur yang baru dilantik, Makhrus Sholeh, menjabarkan tiga fokus utama asosiasi ke depan. Prioritas pertama adalah menjamin ketepatan sasaran penerima manfaat program MBG tanpa adanya kesalahan data di lapangan.
“Kita akan berkolaborasi dengan BGN. Yang pertama adalah memastikan penerima manfaat ini benar-benar sesuai yang diharapkan. Jadi kita targetnya zero kesalahan di lapangan,” ujar pria yang akrab disapa Gus Makhrus tersebut.
Fokus kedua adalah memastikan kelayakan dan standardisasi operasional dapur umum. Makhrus menekankan bahwa seluruh aspek di dapur harus mematuhi aturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
“Yang kedua adalah memastikan bahwa di dapur di dapur itu kan ada alat dapur, gedung, dan karyawan ini bisa melaksanakan program yang sesuai dengan Petunjuk Teknis (Juknis) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari BGN,” tambahnya.
Fokus ketiga berkaitan dengan kepastian iklim investasi bagi para pengusaha yang tergabung dalam mitra pembuat MBG. Makhrus mengungkapkan bahwa para pengusaha telah menanamkan modal yang cukup besar, yakni sekitar Rp2 miliar untuk setiap dapur operasional.
Ia berharap kejadian penangguhan program atau suspend secara sepihak yang pernah terjadi sebelumnya tidak terulang kembali karena berdampak pada kerugian materiil.
“Yang ketiga adalah bekerja sama tentang sistem dan lain-lainnya sehingga teman-teman yang sudah investasi per dapur sekitar Rp2 miliar ini bisa ada kepastian. Kami tidak ingin ujuk-ujuk (tiba-tiba) seperti kemarin di-suspend tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, sehingga ini sangat merugikan teman-teman mitra. Sewanya tidak dibayarkan gara-gara di-suspend. Tiga hal ini yang akan jadi prioritas kita, yaitu yang paling utama adalah penerima manfaat bisa menerima manfaat dengan sebaik-baiknya,” paparnya.
Sebagai langkah nyata usai pelantikan di tingkat provinsi, Makhrus menargetkan pembentukan kepengurusan GAPEMBI di seluruh kota/ kabupaten wilayah Jawa Timur. Ekspansi ini dilakukan agar pelaksanaan program dapat terkawal langsung hingga ke tingkat akar rumput.
“Setelah ini kita akan membentuk di kota/kabupaten di Jatim sehingga program ini bisa sampai di bawah,” pungkas Makhrus.
