MALANG, BERITAKATA.id – Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukan sekadar urusan logistik atau bisnis, melainkan langkah fundamental untuk membangun peradaban dan kecerdasan manusia Indonesia.
Pernyataan tersebut disampaikan Zulhas saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Dewan Pimpinan Wilayah Gabungan Pengusaha Makan Bergizi Indonesia (GAPEMBI) Jawa Timur di Kota Malang pada Kamis (9/4/2026). Dalam arahannya, Zulhas menempatkan urusan pangan sebagai prioritas tertinggi negara, bahkan mengaitkannya dengan nilai-nilai spiritual.
“Maka kalau di Al-Qur’an, makan itu paling penting. Punya rumah mewah enggak penting, mobil enggak penting, makan penting. Oleh karena itu, Quran itu bahasnya makan, makan. Tanya Pak Kiai,” ujar Zulhas pada Kamis (9/4/2026).
Ia menekankan bahwa perbaikan gizi secara saintifik sangat krusial untuk mencegah rendahnya tingkat kecerdasan (IQ) dan masalah pertumbuhan fisik pada anak Indonesia.
“Jadi Pak, makan ini bukan cuma sekedar piring, ada telur, enggak Pak. Ini merubah peradaban. Ini menyangkut masa depan manusia Indonesia,” tegasnya di hadapan para pengusaha GAPEMBI.
Selain isu gizi, Zulkifli memaparkan berbagai pokok kebijakan strategis pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang mencakup kedaulatan pangan, ekonomi kerakyatan, hingga pengelolaan lingkungan.
Menurutnya, terkait hal Swasembada Pangan merupakan Harga Mati. Zulhas menceritakan bahwa gagasan besar Presiden Prabowo terkait pangan dan gizi telah disusun sejak 20 tahun lalu.
Pemerintah kini secara tegas meninggalkan pendekatan ekonomi pasar bebas (neoliberal) yang dinilai hanya menguntungkan pemilik modal.
“Tidak ada negara yang maju tanpa berdaulat di bidang pangan. Kalau kita swasembada pangan menyangkut petani, kedaulatan petani, hak-hak rakyat di desa. Kedaulatan, kehormatan kita,” tegas Zulhas.
Ia juga menyoroti kebijakan masa lalu yang lebih memilih impor beras sebanyak 4,2 juta ton pada tahun 2024. Saat ini, pemerintah menargetkan surplus beras lebih dari 4 juta ton tanpa impor pada tahun 2025.
Kemudian, Zulhas menekankan bahwa pemerintah saat ini menaruh keberpihakan penuh terhadap petani dan nelayan. Dikatakannya, pemerintah memangkas regulasi yang selama ini merugikan petani. Zulhas mengungkapkan bahwa aturan pupuk subsidi telah dipangkas dari 145 aturan menjadi hanya 3 aturan, ditambah pemberian diskon harga sebesar 20 persen.
Selain itu, pemerintah menetapkan harga gabah kering panen (GKP) minimal Rp6.500 per kilogram tanpa memperhitungkan potongan kadar air yang kerap dimainkan oleh tengkulak. Dua kebijakan ini diklaim mampu meningkatkan produksi padi hingga 13,6 persen pada tahun 2025.
“Saya minta bantuan Polisi, saya minta bantuan TNI. Periksa kalau ada yang membeli di bawah 6,5 (ribu),” ujarnya.
Untuk sektor perikanan, pemerintah berencana membangun 1.300 kampung nelayan yang dilengkapi fasilitas cold storage, pabrik es, dan pasar. Langkah ini bertujuan agar nelayan memiliki daya tawar dan tidak terjerat utang rentenir akibat ikan yang membusuk. Pemerintah juga akan menetapkan harga acuan untuk berbagai komoditas ikan.
Zulhas juga menyampaikan, bahwa pemerintah memiliki target menghentikan monopoli dan kebocoran negara. Zulhas juga menyoroti sistem oligopoli yang merugikan rakyat kecil.
Ia mencontohkan industri ayam dan telur yang perputaran harganya hanya dikendalikan oleh dua perusahaan besar asing. Hal serupa terjadi di sektor perbankan.
“Himbara itu 5.000 triliun lebih sepuluh tahun terakhir hanya (mengalir ke) 50 perusahaan, 10 keluarga,” ungkapnya.
Ia membenarkan peringatan Presiden Prabowo tentang banyaknya kebocoran kekayaan negara, mulai dari jutaan hektare lahan dan tambang ilegal, hingga manipulasi data ekspor.
“Banyak sekali uang-uang kita yang bocor. Terbukti sekarang. Nah, itu yang ingin kita perangi, yang ingin kita luruskan,” tambahnya.
Terkait pembangunan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih akan diarahkan sebagai infrastruktur utama penyaluran MBG dan bantuan pemerintah. Negara menargetkan pembentukan 80.000 Kopdes Merah Putih dengan 30.000 unit akan diselesaikan antara bulan Juni atau Juli tahun 2026 ini melalui bantuan TNI.
Kopdes akan berfungsi sebagai off-taker atau pembeli siaga untuk hasil panen petani dan nelayan sesuai harga yang ditetapkan pemerintah.
“SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi) itu suplai-nya Kopdes, atau koperasi yang ada di desa. Seluruh bantuan pemerintah, infrastrukturnya nanti koperasi desa,” jelas Zulhas.
Pemerintah juga menargetkan perluasan penerima manfaat program MBG hingga menyasar ke Pondok Pesantren. Menko Pangan secara khusus meminta GAPEMBI untuk memberikan perhatian lebih kepada sekolah-sekolah agama dan pondok pesantren.
Saat ini, cakupan sekolah umum sudah mencapai 80 persen, namun pondok pesantren dan sekolah agama baru tersentuh sekitar 15 persen.
“Padahal ini yang paling membutuhkan. Pondok-pondok itu santrinya kadang-kadang bayarnya pakai singkong, pakai pisang, pakai beras. Ada yang Rp300.000 sebulan. Bayangkan bagaimana makannya,” kata Zulhas.
Sedangkan, terkait target program Aman, Sehat, Rapi, Resik, Indah atau ASRI melalui pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy). Fasilitas pengolahan sampah wajib tersedia di seluruh tempat terpusat seperti hotel, sekolah, pasar, dan restoran paling lambat Mei 2028. Pemerintah akan memberlakukan sistem pidana, bonus, dan hukuman demi memastikan aturan ini berjalan.
Zulhas mengingatkan para pengusaha GAPEMBI bahwa peran mereka sangat krusial bagi masa depan negara.
“Memang usaha harus ada profitnya, iya. Tapi Bapak-Bapak, ini tugas yang sangat, sangat, sangat mulia. Ada di tangan Bapak-Bapak lah bagaimana wajah Indonesia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang,” tutupnya.
