MALANG, BERITAKATA.id – Sektor jasa keuangan di wilayah kerja Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Malang terpantau stabil dengan kinerja yang baik hingga Januari 2026. Hal ini didukung oleh pertumbuhan positif pada sektor perbankan, pasar modal, serta industri keuangan non bank, diiringi dengan langkah tegas dalam memberantas kejahatan keuangan.
Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, menyampaikan bahwa stabilitas ini sejalan dengan profil risiko lembaga jasa keuangan yang tetap terkendali.
“Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif dengan profil risiko yang terjaga. Pada Januari 2026, kredit tumbuh sebesar 4,66 persen secara year on year (yoy) menjadi Rp109,76 triliun,” ujar Kepala OJK Malang, Farid Faletehan, pada Selasa (10/3/2026).
Farid merinci bahwa kredit konsumsi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 7,79 persen. Sementara itu, kualitas kredit tetap aman dengan rasio Non Performing Loan (NPL) di angka 2,97 persen dan Loan at Risk (LaR) sebesar 10,58 persen.
Selain menjaga stabilitas ekonomi, OJK Malang juga menyoroti pemberantasan judi online yang berdampak buruk pada perekonomian masyarakat.
“Terkait dengan pemberantasan judi online yang berdampak luas pada perekonomian dan sektor keuangan, OJK telah meminta bank untuk melakukan pemblokiran terhadap kurang lebih 32.556 rekening dari data yang disampaikan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital,” tegas Farid.
Ia menambahkan bahwa OJK meminta perbankan untuk menutup rekening lain yang memiliki kesesuaian Nomor Identitas Kependudukan (NIK) dengan pelaku, serta melakukan Enhance Due Diligence (EDD).
Dalam skala nasional, OJK bersama Satgas PASTI telah membentuk Indonesia Anti-Scam Centre (IASC).
“Sejak beroperasi, IASC telah menerima 477.600 laporan. Sejauh ini, total dana korban yang sudah diblokir sebesar Rp566,1 miliar dan IASC telah berhasil mengembalikan Rp167 miliar dana kepada 1.072 masyarakat korban penipuan digital,” ungkap Farid.
Di sektor Industri Keuangan Non-Bank (IKNB), OJK terus mendorong optimalisasi peran Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP). Aset dana pensiun per Desember 2025 tumbuh 5,98 persen yoy menjadi Rp237,18 miliar. Di tingkat daerah, perusahaan pergadaian di bawah pengawasan OJK Malang mencatat pertumbuhan aset signifikan hingga 107,13 persen yoy menjadi Rp26,71 miliar.
Pada sektor pasar modal, antusiasme masyarakat Malang Raya menunjukkan tren positif.
“Jumlah investor pasar modal di wilayah kerja OJK Malang mencapai 404.759 Single Investor Identification (SID) pada Januari 2026 atau tumbuh sebesar 34,67 persen secara yoy,” kata Farid.
OJK Malang juga mencatat telah melayani 691 layanan konsumen selama Januari hingga Februari 2026, yang didominasi oleh permintaan informasi. Topik utama yang dikonsultasikan masyarakat meliputi penipuan oleh pihak eksternal, permasalahan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), dan restrukturisasi kredit.
Sebagai langkah pencegahan di daerah, OJK Malang juga telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Satgas PASTI Malang Raya pada awal Maret 2026 untuk memperkuat penanganan aktivitas keuangan ilegal bersama kepolisian dan instansi terkait. Selain itu, Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di 7 kabupaten/kota wilayah kerja OJK Malang telah merampungkan rapat pleno pertama di tahun 2026 untuk menyusun program kerja prioritas.
Lebih lanjut, sebagai pedoman kinerja tahun ini, Farid memaparkan tiga arah kebijakan utama OJK pada tahun 2026.
“OJK menetapkan tiga kebijakan prioritas di 2026 yaitu Penguatan Ketahanan Sektor Jasa Keuangan, Pengembangan Ekosistem Sektor Jasa Keuangan yang Kontributif, serta Pendalaman Pasar Keuangan dan Pengembangan Keuangan Berkelanjutan,” ucapnya.
Adapun implementasi dari ketiga prioritas tersebut mencakup berbagai inisiatif strategis. Diantaranya, Penguatan Ketahanan yakni pemenuhan modal minimum lembaga jasa keuangan, pengawasan berbasis Artificial Intelligence (SupTech), dan pembentukan Satgas Reformasi Integritas Pasar Modal.
Selanjutnya, Pengembangan Ekosistem yakni simplifikasi perizinan, pembiayaan untuk 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), dukungan Rp1,02 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dan pengembangan ekosistem transaksi bulion (emas).
Terakhir, Pendalaman Pasar & Keuangan Berkelanjutan yakni pengembangan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan (TKBI v.3), operasionalisasi Sistem Registri Unit Karbon (SRUK), serta akselerasi reformasi pasar modal termasuk kebijakan baru terkait keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen dan aturan free float.
f
