PAMEKASAN, BERITAKATA.id– Pemerintah Kabupaten Pamekasan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 sebesar sekitar Rp1,8 triliun. Di tengah penyesuaian kapasitas fiskal daerah, pemerintah memastikan program pembangunan tetap diarahkan pada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, Kamis (8/1/2026).
Bupati Pamekasan, KH. Kholilurrahman, menjelaskan bahwa nilai APBD tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,103 triliun. Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran agar program prioritas dapat berjalan secara efektif.
“APBD 2026 ini memang tidak sesuai dengan prediksi kami sebelumnya. Nilainya lebih kecil dibandingkan tahun lalu,” ujarnya kepada awak media.
Menurutnya, proses penyusunan hingga penetapan APBD 2026 berlangsung sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah daerah juga mengapresiasi dukungan DPRD Kabupaten Pamekasan yang aktif memberikan masukan selama tahapan pembahasan anggaran.
“Kelancaran penetapan APBD ini tidak lepas dari sinergi yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam mengakomodasi aspirasi masyarakat,” katanya.
Kholilurrahman menambahkan, dokumen APBD 2026 sebelumnya telah melalui proses evaluasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan memperoleh persetujuan untuk ditetapkan. Hasil evaluasi tersebut sekaligus menjadi pedoman dalam memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Selain memberikan persetujuan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mendorong Pemkab Pamekasan untuk tetap menjaga konsistensi perencanaan pembangunan, memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik, serta memastikan anggaran digunakan secara akuntabel dan tepat sasaran.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah bersama DPRD telah menyiapkan berbagai langkah strategis guna memastikan pelaksanaan program tetap berjalan optimal meskipun ruang fiskal yang tersedia lebih terbatas dibanding tahun sebelumnya.
Bupati mengakui sejumlah sektor mengalami penyesuaian anggaran, terutama pembangunan infrastruktur jalan dan program pengentasan kemiskinan. Namun demikian, pemerintah daerah memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi perhatian utama dalam penyusunan kebijakan anggaran.
“Yang paling terdampak memang sektor jalan dan pengentasan kemiskinan. Namun fokus APBD tetap diarahkan pada kepentingan umum dan kebutuhan dasar masyarakat,” tegasnya.
Di tengah tantangan fiskal tersebut, Pemkab Pamekasan menerima kabar positif dari perkembangan indikator sosial masyarakat. Berdasarkan data yang diterima pemerintah daerah, tren penurunan angka kemiskinan menunjukkan perkembangan yang lebih cepat dari perkiraan sebelumnya.
“Alhamdulillah, saat ini angka kemiskinan sudah turun, hampir satu digit,” ungkap Kholilurrahman.
Ia berharap seluruh elemen masyarakat dapat bersama-sama mendukung pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran yang ada. Menurutnya, efisiensi, inovasi, dan kolaborasi menjadi kunci penting untuk menjaga keberlanjutan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Keterbatasan fiskal ini menjadi tantangan kita bersama untuk terus meningkatkan kemandirian fiskal dan efektivitas belanja daerah,” pungkasnya. ig/an
