PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Oka Mahendra Jati Kusuma, Sabtu (29/11/2025).
Sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Utama ini menjadi momentum penting dalam penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2026.
Dengan dihadiri 40 dari 50 anggota dewan, rapat ini memenuhi quorum dan diikuti pula oleh Bupati Probolinggo, Gus dr Mohammad Haris, beserta jajaran pejabat OPD dan camat. Agenda pengesahan APBD tersebut sebelumnya dijadwalkan pada 1 Desember 2025, namun dimajukan ke hari ini. DPRD dan Pemda sepakat menegaskan komitmen bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Dalam keterangannya, Oka Mahendra Jati menegaskan bahwa perubahan jadwal ini merupakan langkah strategis agar program-program prioritas dapat segera dijalankan.
APBD 2026 dirancang untuk mendukung pembangunan yang berpihak kepada rakyat, dengan fokus utama pada peningkatan PAD melalui optimalisasi sektor wisata, ekonomi kreatif, digitalisasi pajak, dan pemanfaatan aset daerah.
“APBD ini harus mampu memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Probolinggo. Melalui sinergi legislatif dan eksekutif, kami yakin pembangunan dapat berjalan lebih optimal,” ujarnya.
Dengan pengesahan APBD 2026 ini, Kabupaten Probolinggo optimis akan melangkah ke arah pembangunan yang lebih baik.
Ketua DPRD Oka mengingatkan, keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada sinergi semua pihak serta pengelolaan anggaran yang tepat sasaran.
“Ini adalah langkah nyata menuju Probolinggo yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing,” tutupnya.
Setelah mendengarkan penyampaian struktur anggaran secara lengkap, seluruh fraksi di DPRD menyampaikan catatan strategis masing-masing melalui pandangan akhir. Fraksi Golkar menekankan pentingnya peningkatan PAD, Fraksi PKB mengusulkan penguatan Bapenda, sementara Fraksi Gerindra menyoroti efektivitas belanja dan program-program yang langsung berdampak pada masyarakat, seperti Makan Bergizi Gratis dan pembangunan Balai Diklat.
Seluruh catatan tersebut menjadi bahan evaluasi bersama untuk menyempurnakan APBD 2026 yang kemudian disahkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara DPRD dan Bupati. Dengan penetapan ini, APBD Kabupaten Probolinggo Tahun 2026 siap diajukan ke Gubernur Jawa Timur untuk proses evaluasi dan tindak lanjut.
Bupati Probolinggo Mohammad Haris menyampaikan apresiasinya atas kerja sama yang solid antara legislatif dan eksekutif.
Haris menyatakan bahwa APBD 2026 harus mampu menjadi instrumen pembangunan yang inovatif dan berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat. Haris menegaskan seluruh masukan dan catatan fraksi akan menjadi acuan utama dalam menjalankan program di tahun mendatang.
“APBD ini harus mampu menyentuh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan hingga pengembangan ekonomi rakyat,” tegas Gus Haris. ig/fa
