Komisi III Desak Bapperida Kota Probolinggo Anggarkan Gedung Logistik

Komisi III dalam hearing mendesak Bapperida menganggarkan pembangunan gedung logistik.

PROBOLINGGO, KOMPAS.com — Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Probolinggo, Robit Fiyanto, mendesak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapperida) untuk segera menganggarkan pembangunan gudang khusus penyimpanan logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat.

Desakan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar di ruang komisi III DPRD Kota Probolinggo, Senin (24/11/2025). Sekretaris Bapperida Ghafur dalam hearing tersebut.

Robit menyampaikan kekhawatirannya setelah melakukan peninjauan langsung ke lokasi penyimpanan barang logistik BPBD. Ia menilai kondisi gudang saat ini tidak memadai dan berpotensi membahayakan masyarakat saat terjadi bencana.

“Banyak barang bantuan, termasuk makanan, dibiarkan dalam kondisi terbuka dan terpapar hujan. Ini sangat berisiko, terutama saat harus segera menyalurkan bantuan ke warga terdampak bencana,” ujar Robit di dalam hearing yang dihadiri pimpinan dan Komisi III.

Ia menegaskan bahwa situasi tersebut sangat tidak layak dan berpotensi menimbulkan bahaya kesehatan. Pencampuran berbagai jenis barang dalam ruang yang sempit juga dikhawatirkan dapat menyebabkan makanan rusak bahkan berpotensi menimbulkan keracunan.

“Harus ada gudang khusus untuk menyimpan barang-barang tersebut agar aman dan tertata dengan baik,” tegasnya.

Selain itu, Robit mengungkapkan bahwa setelah melakukan pengecekan langsung, BPBD Kota Probolinggo tidak memiliki tempat penyimpanan yang memadai dan terorganisasi dengan baik. Ia berharap Bapperida segera merencanakan pembangunan gudang yang layak agar seluruh logistik bisa disimpan secara aman, higienis, dan terorganisasi.

Tak hanya kebutuhan akan gudang, Robit juga menyoroti pentingnya pengadaan peralatan penunjang kebencanaan. Ia menilai alat pemotong pohon dan perlengkapan lapangan lain sangat dibutuhkan agar BPBD tidak selalu bergantung pada bantuan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) saat terjadi pohon roboh atau kondisi darurat lainnya.

“Perkiraan anggaran untuk pengadaan alat ini sekitar Rp600 juta. Penting agar BPBD memiliki peralatan lengkap untuk penanganan cepat di lapangan,” katanya.

Lebih jauh, Komisi III juga mendorong pengadaan truk angkut untuk mendukung mobilisasi logistik dan percepatan penanganan bencana di lapangan. Robit menambahkan bahwa selama ini, kendala alat transportasi membuat proses distribusi bantuan menjadi tidak optimal.

“Kendala transportasi selama ini cukup menyulitkan proses penyaluran bantuan ke masyarakat. Kami mendesak agar segera dianggarkan dan direalisasikan,” tuturnya.

“Saya berharap Bapperida segera merespons dan menganggarkan kebutuhan ini agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal saat terjadi bencana,” ujar Robit. ig/fa

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *