PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Probolinggo menyampaikan sejumlah masukan dan pandangan terkait Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Probolinggo dalam rapat Panitia Khusus (Pansus) di DPRD, Senin (11/8/2025).
Fraksi yang diwakili Khairul Anam alias Mas Anam dan Arief Hidayat atau Cak Dayat menegaskan komitmennya untuk menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya pembangunan yang fokus pada pengentasan kemiskinan melalui intervensi yang terukur dan berbasis kolaborasi lintas sektor. “Kami ingin setiap program yang dijalankan benar-benar memberi hasil nyata di lapangan, dapat diukur kemajuannya, dan dirasakan langsung masyarakat,” tegas Mas Anam.
Fraksi ini juga mengingatkan pentingnya peningkatan pelayanan publik berbasis elektronik. Program Mata Prabulinggih diharapkan menjadi solusi percepatan layanan yang efisien dan transparan.
Cak Dayat menyatakan, jika sistem ini terintegrasi dengan mekanisme retribusi daerah, potensi kebocoran PAD dapat diminimalisasi sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Terkait penataan pasar, Fraksi PDI Perjuangan menyoroti Perda Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.
Fraksi menilai perda tersebut perlu direvisi agar sesuai perkembangan saat ini. Mereka juga mendorong pembatasan ketat izin pendirian pasar modern di luar kawasan perkotaan, bahkan memungkinkan moratorium sementara. Selain itu, pasar modern yang sudah beroperasi harus menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM lokal.
“Ini merupakan bentuk keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan dan peningkatan daya saing produk daerah, sejalan visi misi Bupati dan Wakil Bupati dalam penguatan UMKM,” ujar Mas Anam.
Fraksi juga menyoroti rasio belanja pegawai yang masih di kisaran 34–36%, di atas batas maksimal 30% sesuai UU HKPD, setelah dikurangi tunjangan kinerja guru (TKD). Mereka mendesak adanya strategi khusus dalam RPJMD, termasuk upaya peningkatan PAD dan eksplorasi sektor potensial lain untuk menutup gap tersebut.
Masukan lainnya diarahkan pada penguatan sektor pertanian dan perkebunan, sesuai misi kedua Bupati. Komoditas unggulan seperti kopi Kobra, tembakau, bawang merah, dan kentang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk perlindungan regulasi agar petani dan pedagang tetap mendapatkan jaminan keberlangsungan usaha.
Dalam urusan pertanian, Fraksi PDI Perjuangan berharap pemerintah menjalankan program terpadu untuk peningkatan produksi dan penghasilan petani, misalnya pengembangan specialty coffee seperti kopi cobra, dari hulu ke hilir. Tujuannya agar petani mampu bersaing di pasar ekspor. Pendekatan serupa juga harus diterapkan pada komoditas unggulan lain, termasuk bawang dan tembakau.
Fraksi ini juga mendorong optimalisasi tiga satgas prioritas, yakni Satgas Pengentasan Kemiskinan, Satgas IPM, dan Satgas Infrastruktur. Mereka harus bekerja sesuai target dan arah dalam RPJMD, bukan sekadar seremoni peluncuran.
Dengan sejumlah masukan tersebut, Fraksi PDI Perjuangan berharap RPJMD menjadi pedoman pembangunan yang progresif, berkeadilan, dan mampu membawa Probolinggo menuju status “Probolinggo SAE” yang berbenah dan maju. ig/fa
