PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo melalui Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) mengadakan kegiatan Penguatan Kelembagaan Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum (KP-SPAM) untuk meningkatkan pengelolaan air minum di tingkat desa, di Paseban Sena, Rabu (13/11/2024).
Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 172 KP-SPAM dari berbagai desa di Kabupaten Probolinggo.
Kepala DPKPP Kabupaten Probolinggo, Roby Siswanto, menyatakan bahwa kegiatan ini diadakan sebagai bagian dari upaya untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh KP-SPAM, seperti kurangnya pemahaman terkait tugas dan fungsi, serta kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya terorganisir.
“Kami harap KP-SPAM dapat lebih memahami tugas dan fungsi mereka, serta kondisi nyata sarana dan prasarana yang ada. Ini penting untuk memastikan keberlanjutan, kelembagaan, dan perawatan fasilitas penyediaan air minum di desa masing-masing,” ujar Roby.
Roby menjelaskan bahwa kondisi air minum di Kabupaten Probolinggo masih beragam.
Terdapat sumber air yang aman dan layak konsumsi, namun sebagian besar masih berada di bawah standar yang diinginkan.
“Kualitas air harus diuji secara rutin, dan harapannya setiap desa mengetahui kapasitas ideal yang mereka miliki. Kami juga mendorong adanya kerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” tambahnya.
Dalam sambutannya, Roby juga menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan 100% wilayah perkotaan memiliki akses air siap minum pada tahun 2045.
Namun, berdasarkan data Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Kabupaten Probolinggo saat ini baru mencapai 64,02% untuk cakupan air minum, dan yang layak minum masih di bawah 10%.
“Dengan penguatan kelembagaan ini, kami berharap kualitas dan aksesibilitas air minum di Probolinggo semakin meningkat,” kata Roby.
Dengan dimulainya kegiatan penguatan kelembagaan ini, Roby berharap seluruh KP-SPAM dapat lebih mandiri dan siap menghadapi tantangan dalam pengelolaan air di desa masing-masing.
Penguatan kelembagaan Kelompok Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum (KP-SPAM) di Kabupaten Probolinggo kini menjadi prioritas dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pengelolaan air minum komunal.
Langkah pertama dalam penguatan ini adalah meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi para pengurus KP-SPAM.
Pelatihan yang diberikan mencakup manajemen, administrasi, dan aspek teknis operasional SPAM Komunal.
Pengurus juga dilatih secara khusus untuk memahami pengelolaan keuangan, dengan tujuan agar pencatatan dan pelaporan keuangan dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Selain itu, masyarakat turut diberdayakan untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pengelolaan SPAM Komunal.
Dengan keterlibatan ini, diharapkan akan muncul rasa memiliki serta tanggung jawab terhadap keberlanjutan SPAM.
Partisipasi masyarakat dalam kegiatan KP-SPAM, seperti rapat anggota dan pemeliharaan sarana, menjadi sangat penting agar tujuan jangka panjang dapat tercapai.
Dalam mendukung penguatan kelembagaan, struktur organisasi KP-SPAM juga diperbaiki. Penyusunan struktur ini dilakukan dengan lebih jelas dan fungsional, serta memberikan tugas dan tanggung jawab yang spesifik kepada setiap anggota.
Selain itu, dibentuk pula tim pengawas yang bertugas memantau dan mengevaluasi kinerja KP-SPAM secara berkala untuk memastikan agar kegiatan berjalan sesuai dengan tujuan.
Sistem administrasi yang efisien dan terintegrasi juga dikembangkan untuk mendukung kegiatan operasional KP-SPAM.
Pemanfaatan teknologi informasi menjadi salah satu cara untuk mempermudah pengelolaan data dan komunikasi antaranggota, sehingga kegiatan sehari-hari KP-SPAM berjalan lebih efektif.
KP-SPAM juga berusaha membangun kerjasama dengan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dalam upaya mendapatkan dukungan teknis dan finansial.
Kemitraan dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan serta menjaga keberlanjutan SPAM Komunal.
Monitoring dan evaluasi kinerja KP-SPAM dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi masalah dan mencari solusi yang tepat.
Penyusunan laporan kinerja secara transparan dan akuntabel juga menjadi bagian dari penguatan ini, sehingga hasil kinerja KP-SPAM dapat diketahui oleh masyarakat dan pemerintah daerah. ig/fat
.
