PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Pemkab Probolinggo melebur atau me-merger 24 SD karena jumlah muridnya sedikit. Namun hanya SDN widoro yang keberatan dengan peleburan tersebut.
Meski begitu Pemkab Probolinggo tetap melebur SD tersebut karena mengikuti peraturan dan ketentuan yang berlaku.
Pj Bupati Probolinggo, Jawa Timur, Ugas Irwanto, tetap memutuskan untuk menggabungkan atau merger SDN 1 Widoro. Pasalnya, muridnya hanya sedikit.
Di SD tersebut, hanya terdapat 38 siswa. Anak kelas 1 hanya 4 orang. Sehingga digabung dengan SDN Gebangan.
Karena sempat ditolak wali murid, Ugas Irwanto melakukan kunjungan ke SDN Widoro, Kecamatan Krejengan untuk melihat kondisi sekolah yang akan digabung (marger), Rabu (31/7/2024).
Saat kunjungan itu, ternyata Ugas sudah ditunggu oleh puluhan wali murid yang memohon agar sekolah tersebut tidak dimerger, karena merupakan satu-satunya SD di daerah tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati menjelaskan alasan di balik keputusan tersebut dan memberikan pemahaman kepada wali murid.
“Saya ke Widoro ini ingin mengecek secara langsung apa yang sudah dirumuskan oleh tim saya di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikdaya). Kami yakin tindakan kami ini tidak salah karena sudah dikaji hampir setengah tahun,” ujar Pj Bupati.
Ia juga mengungkapkan bahwa jarak antara SDN Widoro dan Gebangan hanya sekitar 1 km, yang memungkinkan untuk dilakukan penggabungan.
“Kondisi bangunan SDN Widoro ini sudah tidak layak dan muridnya sedikit sekali. Kami berencana untuk memerger sekolah ini dan bangunannya bisa difungsikan untuk keperluan lain. Tanah sekolah ini milik desa, sehingga nanti banyak peluang untuk dijadikan apa saja,” tambahnya.
Ugas menekankan bahwa penggabungan ini bertujuan untuk mengurangi beban anggaran pemerintah kabupaten dan memastikan bahwa anak-anak di Widoro mendapatkan pendidikan yang layak.
“Kondisi sekolah seperti ini memberatkan pemerintah kabupaten. Dengan merger, bisa dilakukan pemangkasan anggaran untuk keperluan lain. Saya miris dengan kondisi sekolah ini dan ingin anak-anak Widoro mendapatkan pendidikan yang layak,” kata Ugas.
Bangunan sekolah tersebut memang nampak kurang layak untuk ditempati. Infrastruktur sekolah sudah mulai banyak yang rusak termasuk atapnya.
Ia juga menyadari bahwa setiap kebijakan tidak selalu disukai oleh masyarakat, namun meminta agar masyarakat tidak terprovokasi oleh pihak-pihak tertentu.
“Saya tahu setiap kebijakan tidak semuanya disenangi oleh masyarakat. Tapi jangan khawatir, kita akan pikirkan muridnya, sekolahnya, dan lain-lain. Jadi jangan diprovokasi seperti ke partai politik dan semacamnya,” tegasnya.
Ugas mengatakan, dari 24 sekolah hanya SDN Widoro yang keberatan dilebur.
"Wali murid SD lain tidak keberatan," pungkas Ugas.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo, Dwijoko Nurjayadi menyebut bahwa SDN Widoro bukan satu-satunya sekolah yang akan digabung.
“Ada sekolah lain, contohnya di Maron yang hanya ada 12 murid total dan tahun ini tidak ada yang mendaftar. Merger bukan hal yang harus ditakuti, ini akan kami fasilitasi. Kalau masyarakat beralasan karena jarak, banyak masyarakat di sini justru menyekolahkan anaknya di daerah lain karena mereka mencari kualitas,” jelas Dwijoko.
Sementara itu, Kepala Sekolah SDN Widoro, Saiful Ansori, menerima kebijakan Pj Bupati dengan lapang dada.
“Ibarat sebuah warung, saya ini karyawan. Kalau juragannya mau nutup, ya monggo. Jadi kami tidak ada beban sama sekali. Saya di sini sudah 8 bulan dan sudah mencoba menarik masyarakat Widoro menyekolahkan anaknya di sini,” ujar Saiful.
Saiful juga menjelaskan bahwa pembelajaran di SDN Widoro selama ini berjalan efektif.
Selain itu, alasan sedikitnya jumlah siswa di sana karena populasi penduduk di desa Widoro sedikit, sekitar 300 KK dengan populasi lebih dari 1.000 jiwa. ig/fa
