MALANG, BERITAKATA.id – Rencana penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau atau CHT berpotensi menimbulkan dampak kontradiktif terhadap perekonomian nasional. Alih-alih mendongkrak pemasukan kas negara, kebijakan kenaikan cukai yang terlalu tinggi justru memicu ancaman serius berupa maraknya peredaran rokok ilegal di pasaran.
Pandangan tersebut disampaikan oleh Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Malang, Muhammad Sri Wahyudi Suliswanto. Menurutnya, lonjakan beban cukai memaksa sebagian masyarakat beralih ke produk tanpa pita cukai, yang pada akhirnya justru merugikan pendapatan negara.
“Kalau masyarakat mengonsumsi rokok ilegal, tidak ada pemasukan negara dari cukai. Pendapatan yang hilang jelas ada,” tegas Sri Wahyudi pada Rabu (11/11/2026).
Wahyudi menjelaskan bahwa kenaikan tarif cukai tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan negara. Kebijakan ini secara otomatis memicu fenomena pergeseran konsumsi atau downtrading. Konsumen dari kelompok masyarakat rentan dan berpenghasilan rendah cenderung mencari alternatif produk yang jauh lebih murah di pasaran, termasuk produk-produk ilegal yang tidak memenuhi ketentuan hukum. Kondisi ini membuat target optimalisasi penerimaan negara melalui jalur cukai resmi menjadi kurang efektif di tengah dinamika pasar.
Mengingat situasi ekonomi yang masih diliputi ketidakpastian serta risiko peredaran rokok ilegal yang tinggi, pemerintah dinilai perlu mempertimbangkan kebijakan moratorium atau penundaan kenaikan tarif CHT. Langkah tersebut dinilai penting untuk memberikan ruang napas serta kepastian perencanaan bisnis bagi para pelaku industri hasil tembakau. Terlebih lagi, menurutnya sektor ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar dan menjadi penggerak ekonomi kerakyatan di berbagai daerah.
“Industri rokok di Indonesia merupakan industri padat karya. Jika tarif cukai semakin tinggi, ada risiko pengurangan tenaga kerja. Dampaknya bukan hanya pada industri, tetapi juga pada perekonomian secara lebih luas,” ujarnya.
Sebagai langkah antisipasi lanjutan, pemerintah disarankan agar memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk menstabilkan strategi bisnis tanpa terus-menerus terbebani oleh tambahan beban tarif. Wahyudi berharap kebijakan penundaan kenaikan cukai dapat diterapkan dalam jangka waktu tertentu guna menjaga stabilitas sektor riil di tengah tantangan ekonomi.
“Dalam keadaan ekonomi seperti saat ini, moratorium kenaikan cukai merupakan langkah yang bagus. Saya berharap moratorium ini bisa ditambah sekitar dua tahun lagi jika kondisi perekonomian masih seperti sekarang,” tambahnya.
Ia juga menyarankan agar fokus kebijakan diarahkan pada penguatan penegakan hukum dan pemberantasan rokok ilegal secara konsisten. Dengan demikian, industri legal yang telah patuh memenuhi kewajibannya kepada negara dapat menjalankan roda usahanya secara adil, sementara ancaman kebocoran pendapatan negara dapat ditekan secara maksimal. (NP/ FAS)
Reporter: Nugraha Perdana
