BATU, BERITAKATA.id – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menegaskan komitmen penanganan darurat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Jawa Timur melalui sinergi lintas instansi. Kepala BNPB, Letjen TNI Kristomei Sianturi, S.Sos., M.Si. (Han), memimpin langsung rapat koordinasi (rakor) yang digelar di Balaikota Amongtani, Kota Batu, pada Jumat (23/10/2026).
Dalam kunjungan kerja tersebut, Kepala BNPB didampingi oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, termasuk Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Piek Budyakto, dan Kapolda Irjen Pol. Dekananto Eko Purwono. Usai kegiatan tersebut, para pejabat melakukan peninjauan udara di kawasan Gunung Arjuno-Welirang.
“Nah hari ini nanti saya akan melihat bagaimana perkembangan di Gunung Arjuna, ya, karena hari ini juga kita sudah mengirim bantuan lagi untuk pesawat operasi modifikasi cuaca maupun water bombing. Kita harapkan dengan upaya-upaya kita itu, bahwa kebakaran di Jawa Timur ini bisa tidak meluas, bisa kita cegah dan bisa segera dipadamkan,” ujar Kristomei pada Jumat (23/10/2026).
Ia menyampaikan, data terbaru untuk luas total area yang terdampak karhutla di Gunung Arjuno-Welirang tersebut tercatat mencapai 260 hektar, dan sebagian dari area tersebut telah padam. Upaya lanjutan terus digencarkan melalui kombinasi penanganan darat dan udara, termasuk mengharapkan efektivitas hujan melalui operasi modifikasi cuaca.
Anggaran penanggulangan bencana ini bersumber dari anggaran gabungan tingkat provinsi dan pusat
“Karena penanggulangan bencana ini adalah permasalahan bersama,” katanya.
Kristomei juga memberikan peringatan keras kepada masyarakat serta pihak-pihak terkait untuk segera menghentikan segala bentuk aktivitas pembakaran hutan dan lahan. Ia menyoroti kontras antara kerja keras petugas di lapangan yang berjuang memadamkan api hingga menimbulkan korban jiwa, dengan tindakan oknum yang sengaja membakar lahan.
“Tolong hentikan pembakaran karena dampaknya berdampak pada semuanya, tidak hanya orang tertentu tetapi seluruh masyarakat, perekonomian, anak sekolah, hingga anak-anak kita sakit paru-paru,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan dan efek jera, BNPB menyampaikan penegakan hukum tanpa kompromi terhadap pelaku pembakaran harus dilakukan, baik oleh individu secara sengaja maupun korporasi. Seluruh elemen mulai dari kementerian, lembaga, TNI, Polri, sektor swasta, hingga masyarakat diminta berperan aktif dalam pengawasan.
“Kalau ada indikasi menemukan orang-orang yang melakukan pembakaran itu, kita tangkap dan serahkan kepada aparat penegak hukum untuk proses hukum. Semua badan, kementerian, TNI, Polri, swasta, dan masyarakat semua terlibat dalam penanggulangan kebakaran ini, jika ada kesengajaannya berarti harus ditindak hukum,” ungkapnya.
Kristomei juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya personel atau warga yang sedang berjuang melakukan upaya penanggulangan bencana di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Pihaknya memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh agar insiden serupa tidak terulang di masa mendatang.
Terkait status kebencanaan, penentuan status tingkat nasional atau daerah ditentukan oleh indikator terukur seperti jumlah wilayah terdampak, besaran korban, serta pernyataan ketidaksanggupan dari pemerintah daerah.
“Tetapi intinya, apapun statusnya, bagaimana respon kita untuk menyelesaikan dan menanggulangi bencana ini adalah yang paling penting, sehingga tidak ada lagi korban-korban di kemudian hari,” pungkasnya. (NP/ FAS)
Reporter : Nugraha Perdana
