PROBOLINGGO, BERITAKATA.id – Pemerintah Kabupaten Probolinggo terus mematangkan rencana pembangunan Sekolah Rakyat (SR) melalui koordinasi dengan pemerintah pusat.
Hingga saat ini, progres usulan lahan untuk Sekolah Rakyat telah disampaikan kepada Kementerian Sosial Republik Indonesia dan masih menunggu tindak lanjut berupa survei dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Probolinggo, Rachmad Hidayanto menyampaikan bahwa tahapan awal yang dilakukan pemerintah daerah adalah pengajuan surat dan proposal usulan lahan kepada Kementerian Sosial.
Setelah itu, proses selanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat.
“Progres Sekolah Rakyat saat ini, surat dan proposal usulan lahan sudah kami sampaikan ke Kementerian Sosial. Sekarang kami masih menunggu konfirmasi dari Kemensos untuk dapat dilakukan survei oleh Kementerian PU,” ujar Rachmad saat dikonfirmasi, Kamis (22/1/2026).
Rachmad menjelaskan, lokasi lahan yang diusulkan berada di wilayah Desa Asembakor, Kabupaten Probolinggo, dengan luas mencapai 4,6 hektare.
Lahan tersebut berada di jalan kabupaten dan dinilai cukup representatif untuk pembangunan Sekolah Rakyat sesuai dengan ketentuan dari pemerintah pusat.
“Lokasinya di Asembakor dengan luas lahan usulan sekitar 4,6 hektare. Aksesnya berada di jalan kabupaten,” jelasnya.
Terkait status pendanaan, Rachmad menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat sepenuhnya akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Probolinggo berperan dalam penyediaan lahan yang diusulkan.
“Kalau anggaran sepenuhnya dari pusat. Pemda hanya menyediakan lahan,” tegasnya.
Namun demikian, ia mengaku pemerintah daerah belum dapat memastikan besaran anggaran pembangunan yang akan dialokasikan.
Menurutnya, hal tersebut baru akan diketahui setelah proses survei lahan dilakukan dan disetujui oleh pemerintah pusat.
“Untuk besar kecilnya anggaran kami belum memahami secara detail, karena setelah lahan disurvei dan jika disetujui, Kementerian PU yang akan menghitung kebutuhan anggarannya. Itu yang kami pahami dari penjelasan saat rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian PU,” pungkas Rachmad. ig/fat
